.png)
4 hours ago
1
Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Inkindo DKI Jakarta mendorong penguatan daya saing ekonomi Jakarta melalui pembenahan sektor infrastruktur, tata kelola bangunan, serta transportasi.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Inkindo DKI Jakarta mendorong penguatan daya saing ekonomi Jakarta melalui pembenahan sektor infrastruktur, tata kelola bangunan, serta transportasi. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo pada Selasa (17/3/2026).
Plt Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Anton Gerbono, mengatakan sejumlah isu strategis seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF), penanganan banjir, dan kemacetan menjadi faktor penting yang memengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta.
“Penerapan SLF secara konsisten tidak hanya menyangkut aspek keselamatan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap kualitas tata kelola bangunan di Jakarta,” ujar Anton melalui keterangan, Rabu (18/3/2026).
Ia menjelaskan, implementasi SLF saat ini masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan tenaga pengkaji teknis serta belum optimalnya pelibatan badan usaha konsultan untuk bangunan kompleks. Padahal, kepastian standar bangunan dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.
Inkindo menilai persoalan banjir yang belum tertangani secara menyeluruh menjadi hambatan serius bagi aktivitas ekonomi. Banjir tidak hanya berdampak pada kerugian fisik, tetapi juga menurunkan produktivitas dan meningkatkan biaya logistik.
Untuk itu, Inkindo mengusulkan pendekatan terpadu, antara lain melalui pemanfaatan teknologi seperti underground reservoir dan underground channel, serta penataan kawasan bantaran sungai melalui pembangunan hunian vertikal.
Selain itu, aspek regulasi tata ruang juga dinilai krusial, termasuk penerapan insentif dan disinsentif ekonomi guna mencegah pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan.
Di sektor transportasi, kemacetan yang masih tinggi dinilai menambah beban ekonomi kota. Inkindo mendorong peningkatan integrasi transportasi publik, penyediaan infrastruktur pejalan kaki, serta sinkronisasi layanan antar moda untuk meningkatkan efisiensi mobilitas.
