.png)
9 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mulai menggratiskan 40 sekolah swasta sejak tahun ajaran 2025-2026. Bahkan, sekolah swasta yang digratiskan bakal bertambah menjadi 103 pada tahun ajaran 2026-2027.
Meski begitu, salah satu kepala sekolah swasta yang menjadi penerima manfaat program itu sempat mengkritisi kebijakan pencarian pendanaan dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI. Pasalnya, pencarian itu baru dilakukan setelah proses kegiatan belajar mengajar berjalan selama sekitar enam bulan.
Kepala Disdik DKI Nahdiana, mengungkapkan, lamanya proses pencairan dana itu terjadi karena program itu baru dilaksanakan pada tahun ajaran 2025-2026. "Dia lama itu karena kan yang tahun 2025 itu kan baru pertama," katanya di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Nahdiana mengakui, pada tahap awal program itu dilakukan, pencarian pendanaan baru bisa dilakukan pada November hingga Desember 2025. Hal itu dikarenakan Disdik DKI harus melakukan harmonisasi regulasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum menggunakan anggaran.
"Sudah dari harmonisasi dari Kemendagri dan lain-lain itu baru selesai di bulan November, sehingga pembayarannya itu kan anak-anak masuk di bulan Juli. Jadi seolah-olah di bulan Juli sampai November itu enggak kebayar. Padahal kan kita nunggu regulasinya," kata Nahdiana.
Sementara untuk pencarian pendanaan pada tahun ini dilakukan pada satu semester setelah kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan. Menurut dia, jajarannya saat ini sedang melakukan proses untuk pencairan dananya kepada sekolah.
"Yang sekarang, semester ini, kan memang direncanakannya dibayarkannya satu semester kemudian ya, untuk yang tahun ini. Ini juga sudah proses. Jadi sebenarnya bukan terlambat ya," ucap Nahdiana.
Meski begitu, ia mengaku, telah mendengar sejumlah masukan terkait waktu pencarian pendanaan untuk sekolah swasta yang digratiskan. Saat ini, Disdik DKI masih mencari formula yang tepat mengenai pencarian pendanaan tersebut.
"Nah nanti untuk ke depan, berdasarkan masukan-masukan, nanti akan kita lihat lagi apakah seperti BOP per tiga bulan, seperti BOS juga dari pemerintah pusat per tiga bulan, itu akan kita lihat lagi," ujar Nahdiana.
