.png)
3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR— Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan pemerintah Malaysia masih mempelajari pembentukan Dewan Perdamaian Gaza oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Anwar di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa 20/1/2025), menyatakan Malaysia secara umum mendukung segala langkah menjamin perdamaian di Gaza, namun terkait pembentukan dewan tersebut, pemerintah Malaysia masih mengkaji siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
"Kami tentu mengikuti dari dekat usulan lanjutan dari Presiden Donald Trump, Amerika Serikat, mengenai Dewan Perdamaian ini. Pada dasarnya, kami mendukung langkah-langkah yang bertujuan menjamin perdamaian.
Namun, kami juga memiliki beberapa pandangan terkait pembentukan komite semacam itu serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya," kata Anwar.
Demikian diutarakan Anwar dalam sesi tanya jawab di Parlimen Malaysia. Dia menyatakan ada sejumlah keberatan yang mengemuka, misalnya terkait isu keterlibatan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di dalam dewan tersebut.
Blair dinilai terlibat secara langsung dalam serangan terhadap Irak di masa lalu, serta sikapnya yang dianggap tidak transparan dan tidak adil dalam isu Palestina dan Gaza.
Selain itu ada juga isu, keterlibatan pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dalam komite tersebut.
"Banyak (dari) pengumuman ini belum dikonfirmasi. Oleh karena itu, kami akan memberikan perhatian serius. Rapat kabinet pada Jumat akan membicarakan hal tersebut, dan Menteri Luar Negeri telah diminta untuk mendapatkan daftar lengkapnya.," ujar Anwar.
Di sisi lain, Anwar Ibrahim menyatakan telah menghubungi beberapa rekan pemimpin dunia Arab, Turki dan lainnya untuk meminta pandangan serta masukan.
"Namun, pada pendapat saya, ini belum merupakan solusi yang masuk akal dan adil sampai kita memperoleh kejelasan. Pertama, serangan harus dihentikan - serangan yang hingga kini belum berhenti. Perjanjian memang telah dimeterai, tetapi serangan oleh rezim Zionis Israel masih terus berlanjut," sesalnya.
