.png)
2 hours ago
1
Sejumlah alat berat dioperasikan untuk mengumpulkan batu bara di salah satu tempat penampungan (stockpile) batu bara kawasan pantai Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Jumat (9/1/2026). Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memangkas produksi batu bara pada 2026 menjadi 600 ton atau turun 24 persen dibandingkan realisasi produksi batu bara pada 2025 sebesar 790 juta ton dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan suplai dan harga komoditas di level global.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendorong penguatan pengawasan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui integrasi sistem lintas instansi dan penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI). Langkah tersebut disiapkan untuk memperketat monitoring tata niaga SDA sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan negara.
Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi mengatakan pembaruan tata kelola itu difokuskan pada sektor SDA yang membutuhkan standar pengawasan lebih ketat. Pemerintah menempatkan integrasi data dan digitalisasi sebagai fondasi utama pengawasan perdagangan SDA ke depan.
“Bentuk penguatan yang didorong adalah integrasi data lintas instansi, percepatan digitalisasi, dan penerapan Artificial Intelligence (AI),” kata Jodi dalam pernyataan resmi DEN di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Menurut dia, pendekatan tersebut dirancang untuk memaksimalkan transparansi, memperketat monitoring, serta meningkatkan efektivitas pengawasan ekspor SDA. Sistem itu juga diarahkan untuk meminimalkan ruang penyimpangan dan kebocoran penerimaan negara.
DEN menempatkan penguatan SIMBARA atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga sebagai salah satu model integrasi tata kelola yang sudah berjalan. Sistem tersebut menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga mulai dari produksi, penjualan, pembayaran kewajiban negara, hingga ekspor mineral dan batu bara.
“SIMBARA menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga dalam proses tata niaga mineral dan batu bara,” ujar Jodi.
Ia menjelaskan integrasi tersebut membuat proses monitoring berjalan lebih terhubung dan real-time. Pemerintah juga menilai sistem itu mampu meningkatkan transparansi pengawasan perdagangan SDA nasional.
