.png)
3 hours ago
1
Sebuah proyektil (L-top) diluncurkan saat asap mengepul setelah serangan udara Israel di Bourj Al Barajneh, di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, 2 Maret 2026.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati perkembangan konflik antara Israel-AS dan Iran yang mengguncang pasar keuangan global. Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi menyampaikan pihaknya fokus pada tiga hal dalam merespons ketegangan tersebut.
“Kita mencermati ada tiga kemungkinan transmission channel dari ketegangan geopolitik ini. Pertama, kenaikan harga minyak. Jika penutupan Selat Hormuz terjadi dan berkepanjangan, tentu berisiko karena sekitar 30 persen suplai minyak dunia lewat jalur tersebut, termasuk LNG yang juga cukup signifikan. Sehingga kita mengantisipasi dampak rambatannya,” kata Frederica, yang kerap disapa Kiki, dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Februari 2026 di Kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Kedua, potensi meningkatnya inflasi global di tengah kondisi ketidakpastian yang tinggi. Kiki menyebut hal itu akan berpengaruh terhadap kebijakan bank sentral, termasuk arah suku bunga acuan (BI-Rate) di Indonesia.
“Kita harus melihat bagaimana dampaknya terhadap pengetatan likuiditas di pasar keuangan global serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita juga mencermati potensi persaingan dalam memperebutkan aliran dana global. Karena itu, kita harus memastikan kesiapan di dalam negeri agar mampu menghadapi eksposur global yang tinggi,” jelasnya.
Ketiga, OJK mencermati peningkatan ketidakpastian yang mendorong fenomena flight to quality ke instrumen aman (safe haven), seperti emas. Dalam situasi ini, Kiki menilai pasar saham negara berkembang, termasuk Indonesia, dituntut memiliki integritas dan likuiditas yang kuat agar tetap kompetitif dan menarik bagi aliran modal asing.
“Dan kita akan terus melakukan reformasi struktural untuk memperkuat fundamental sektor keuangan Indonesia, termasuk melanjutkan program reformasi guna meningkatkan integritas dan likuiditas pasar,” ujarnya.
Kiki menuturkan OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) telah menyiapkan serangkaian instrumen kebijakan yang dapat diaktifkan apabila diperlukan di tengah fluktuasi pasar.
“Kami juga meminta lembaga jasa keuangan untuk terus memonitor dinamika global, termasuk potensi dampaknya, serta memperkuat manajemen risiko dan melakukan stress testing dalam berbagai skenario,” tegasnya.
