.png)
2 weeks ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap peran Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keputusan pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel. Kebijakan tersebut menjadi fondasi hilirisasi mineral dan batu bara nasional.
Bahlil menyebut keputusan itu lahir dari keberanian pemerintah mengambil risiko di tengah tekanan terhadap kinerja ekspor. Saat menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM, ia dipanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Luhut yang ketika itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam pertemuan tersebut, ia diminta mendorong terobosan agar sumber daya mineral tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah.
“Sama Opung, Pak Luhut Menko saya, hebat beliau. ‘Lil, kau bisa tidak setop itu ekspor ore nikel?’ Saya bilang itu bukan kewenangan saya. Dia bilang, kau ini yang mengepalai investasi, kita ingin investasi masuk,” kata Menteri ESDM saat memberikan kuliah umum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Setelah mendapat arahan tersebut, Bahlil mengaku langsung menyusun regulasi pelarangan ekspor bijih nikel. Ia menilai keputusan itu sebagai titik balik industrialisasi nikel di dalam negeri.
Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan tanpa konsekuensi pribadi. Perusahaannya saat itu telah menyiapkan ekspor sekitar 500 ribu ton bijih nikel di pelabuhan dengan harga sekitar 15 dolar AS per ton.
“Saya putuskan melarang ekspor ore nikel. Di saat bersamaan, perusahaan saya dulu ada 500 ribu ton di pelabuhan. Untungnya waktu itu 15 dolar AS per ton, ya sekitar 7,5 juta dolar AS,” ujarnya.
Langkah penghentian ekspor tersebut kemudian mendorong percepatan pembangunan smelter dan industri turunan nikel di dalam negeri. Nilai ekspor nikel yang pada 2019 tercatat sekitar 3,3 miliar dolar AS melonjak menjadi kisaran 33–34 miliar dolar AS per tahun pada 2024.
Bahlil memaparkan lonjakan nilai tambah itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah penghasil. Maluku Utara sempat mencatat pertumbuhan 24–30 persen. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan juga tumbuh tinggi seiring pembangunan kawasan industri berbasis nikel.
“Daerah-daerah yang tadinya pertumbuhan ekonominya rendah menjadi tinggi. Itulah penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.
Ia menempatkan hilirisasi sebagai bagian dari agenda kedaulatan ekonomi yang kini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Negara, kata dia, tidak boleh membiarkan sumber daya alam diekspor mentah tanpa memberi nilai tambah bagi rakyat.
Bahlil menegaskan keputusan menghentikan ekspor bijih nikel menjadi pijakan transformasi industri nasional. Kebijakan tersebut, menurut dia, membuktikan industrialisasi mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
