MAARIF Institute Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Ekonomi Hadapi Eskalasi Timur Tengah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Andar Nubowo, mendorong pemerintah pusat melakukan penguatan diplomasi perdamaian melalui forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan ASEAN. Indonesia perlu menawarkan diri sebagai mediator netral yang mendorong gencatan senjata dan dialog damai.

"Pemerintah juga harus menyiapkan mitigasi ekonomi berupa stabilisasi harga energi, pengamanan cadangan energi, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta melakukan repatriasi terhadap warga Indonesia yang ada di wilayah konflik Timur Tengah jika eskalasi perang semakin meningkat," kata Andar dalam pernyataan resminya yang diterima Republika, Selasa (3/3/2026).

Andar mengatakan pemerintah daerah juga perlu memperkuat forum kerukunan umat beragama, meningkatkan literasi digital untuk mencegah disinformasi, serta melakukan deteksi dini potensi mobilisasi massa berbasis sentimen sektarian. Korporasi dan industri, terutama sektor energi dan logistik, perlu melakukan diversifikasi sumber energi, transparansi rantai pasok, serta berkomitmen menjaga stabilitas distribusi pangan dan kebutuhan pokok agar tidak terjadi spekulasi yang merugikan masyarakat.

Ia juga merekomendasikan kampus dan lembaga riset menguatkan analisis dampak geopolitik terhadap ekonomi nasional, membangun sistem peringatan dini terhadap disinformasi digital, dan menjadikan penguatan ketahanan sosial sebagai agenda mendesak.

Selanjutnya, MAARIF Institute merekomendasikan lembaga filantropi menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui mekanisme yang resmi, netral, dan nonpolitik, serta memperkuat solidaritas kemanusiaan yang melampaui sekat-sekat sektarian sebagai bentuk kepedulian umat terhadap korban sipil tanpa memperuncing perbedaan teologis.