.png)
4 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik dengan strategi konversi motor konvensional menjadi motor listrik. Langkah ini disebut menjadi bagian dari upaya transisi energi nasional.
Terlebih lagi, saat ini risiko krisis energi semakin menghantui dengan adanya hambatan perdagangan minyak di Selat Hormuz akibat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Ketua Satgas Transisi Energi menyiapkan langkah bertahap untuk melaksanakan konversi kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik. Hal ini terutama menyasar sepeda motor yang jumlahnya mencapai 120 juta unit di Indonesia.
"Kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin, kita akan coba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik," ujar Bahlil dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Lantas, seperti apa rekam jejak program konversi motor listrik yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir?
Bahlil mengatakan, setiap tahunnya sekitar 200 ribu sepeda motor telah dikonversi dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik. Ke depannya, program tersebut diharapkan dapat makin dipercepat seiring perkembangan teknologi yang membuat biaya konversi semakin terjangkau.
"Sekarang sudah ada teknologi yang lebih murah, jadi mungkin sekitar Rp 5–6 juta. Semakin ke sini semakin murah," ungkap Bahlil.
Sejak 2023, pemerintah juga telah menggelontorkan program pemberian insentif untuk melaksanakan konversi motor listrik. Kendati demikian, realisasi penyalurannya masih relatif kecil.
Dilansir dari pemberitaan Republika, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa pada 2024 pemerintah telah menyalurkan bantuan insentif konversi motor listrik sebanyak 1.111 unit. Angka itu naik dari realisasi 2023 yang hanya 145 unit.
Kementerian ESDM membeberkan bahwa konversi motor listrik juga memberikan penghematan dalam pembelian bahan bakar bagi penggunanya. Satu motor jika menggunakan 1 liter BBM dapat menempuh jarak sekitar 35 kilometer dan menghasilkan emisi 2,5 kg CO2. Jika menggunakan BBM jenis Pertamax dengan asumsi harga per liter sekitar Rp 13.700 dan 1 kWh listrik seharga Rp 2.400, maka terdapat penghematan mencapai Rp 11.300.
Pemerintah masih menghitung kemungkinan pemberian kembali insentif kendaraan listrik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperlebar defisit anggaran sehingga perlu dipertimbangkan secara hati-hati.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan terkait insentif kendaraan listrik. Menurut dia, langkah tersebut sangat bergantung pada kondisi fiskal negara.
“Bisa saja. Tapi defisitnya melebar. Jadi kita hitung dulu berapa ruang dalam topi defisitnya,” ujar Purbaya saat berbincang dengan wartawan dalam acara Buka Puasa Bersama di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan tekanan terhadap anggaran negara saat ini cukup besar, terutama dari potensi kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, perlambatan ekspor juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.
“Kita harus hati-hati karena sekarang ada tekanan dari BBM juga. Dari ekspor juga mungkin terganggu. Jadi kita hitung dulu seberapa besar dampaknya ke defisit,” katanya.
Menurut Purbaya, jika dampaknya terhadap defisit tidak terlalu besar, pemerintah masih bisa mempertimbangkan pemberian insentif tersebut.
“Kalau tidak terlalu besar, kita bandingkan dan bisa saja dikerjakan,” ujarnya.
