.png)
1 hour ago
1
Sekretaris Jenderal Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Aditya Yusma (tengah).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program lomba film pendek Jaga Desa Award dimanfaatkan sebagai alat pengawasan dan transparansi di tingkat desa. Inisiatif ini berhasil menarik partisipasi lebih dari 3.300 desa di seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Aditya Yusma selaku inisiator mengatakan, film pendek dipilih karena dekat dengan masyarakat dan efektif menyampaikan pesan pembangunan. Media ini dinilai mampu menjangkau publik secara luas sekaligus mendorong partisipasi.
“Lomba film pendek Jaga Desa Award ini adalah bentuk apresiasi Kejaksaan Republik Indonesia bersama Abpednas, bagaimana desa-desa ini selain dipromosikan secara wisata maupun budayanya, tapi juga mampu memahami program Jaga Desa agar ke depan tidak ada lagi atau berkurang para kepala desa yang terjerat pidana,” kata Aditya, Rabu (22/4/2026).
Menurut Aditya, program ini tidak hanya berfokus pada kreativitas, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan kontrol sosial. Masyarakat desa didorong ikut mengawasi jalannya program pemerintah.
“Melalui film pendek, masyarakat desa bisa menyampaikan realita di lapangan sekaligus ikut mengawasi. Ini bagian dari upaya kita membangun desa yang transparan dan berintegritas,” kata Aditya.
Antusiasme peserta dinilai tinggi dengan keterlibatan ribuan desa dari berbagai daerah. Partisipasi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran desa terhadap transparansi dan tata kelola.
“Alhamdulillah diikuti oleh lebih dari 3.300 desa se-Indonesia. Ini menunjukkan semangat desa untuk berkembang sekaligus berpartisipasi aktif dalam program Jaga Desa,” kata Aditya.
Dalam ajang Jaga Desa Award 2026, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah meraih juara umum kategori film pendek. Sejumlah penghargaan lain juga diberikan kepada daerah dan desa dengan kontribusi terbaik.
Program ini diharapkan tidak hanya menghasilkan karya kreatif, tetapi juga berdampak pada perbaikan tata kelola desa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tujuan utama dari inisiatif tersebut.
“Harapannya, tidak hanya melahirkan karya inspiratif, tetapi juga mampu menekan potensi penyimpangan, sehingga desa-desa kita semakin maju, transparan, dan mandiri,” kata Aditya.
