.png)
3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tantangan utama pendanaan nasional saat ini tidak hanya pada ketersediaan dana, tetapi pada efektivitas penyaluran ke sektor riil dan UMKM yang memberikan dampak ekonomi nyata. Arah pendanaan yang tepat dinilai menjadi kunci untuk memperkuat permintaan domestik dan menopang pertumbuhan berkelanjutan.
Isu tersebut mengemuka dalam CEO Forum 2026 bertajuk “Strengthening Demand, Scaling MSMEs” di Jakarta, Kamis (29/1/2026). Forum ini membahas kesenjangan pendanaan dan peran industri pendanaan digital dalam menjangkau segmen yang belum terlayani.
Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar mengatakan, pendanaan masih menjadi persoalan struktural dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama karena kesenjangan pembiayaan di sektor strategis. Selain ketersediaan dana, ia menyoroti keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
“Pindar tidak lagi sekadar menjadi alternatif pendanaan, tetapi telah berkembang menjadi bagian penting dari infrastruktur keuangan nasional, khususnya untuk menjangkau segmen underserved dan unbankable,” kata Entjik dalam siaran pers, Jumat (30/1/2026).
Dia menjelaskan, berdasarkan riset AFPI dan Katadata Insight Center (KIC), pendanaan digital berfungsi sebagai penyangga likuiditas rumah tangga sekaligus katalis pertumbuhan UMKM produktif. Temuan riset menunjukkan adanya peningkatan omzet dan aset pelaku usaha penerima pendanaan, meski Entjik menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik.
“Ke depan, industri pindar harus terus memperkuat transparansi, tata kelola, serta literasi keuangan, agar pertumbuhan industri berjalan berkelanjutan dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Dalam diskusi panel “Financing the Underserved”, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Aviliani menilai Indonesia masih menarik bagi investor di tengah dinamika global. Namun, ia menekankan pentingnya fokus pembiayaan pada sektor yang berdampak signifikan terhadap ekonomi.
“Kalau ditanya investasi di Indonesia masih menarik atau tidak, jawabannya masih menarik. Banyak pihak justru ingin berinvestasi ke Indonesia,” kata Aviliani.
Diskusi juga menyoroti masih terbatasnya akses pendanaan bagi pelaku usaha produktif akibat kendala data, biaya penyaluran, dan model penilaian risiko. Dalam konteks ini, pendanaan digital dipandang mampu mempersempit financing gap melalui pemanfaatan teknologi dan data alternatif.
Staf Khusus Presiden RI bidang UMKM dan Teknologi Digital Tiar N Karballa mengatakan pendanaan harus dijalankan secara bertanggung jawab dan disertai edukasi. Ia menekankan bahwa kredit merupakan kontrak kepercayaan yang menuntut pemahaman risiko dan pengelolaan arus kas.
“Kita memang berada di industri pembiayaan. Namun kredit bukanlah produk biasa, tapi kontrak kepercayaan,” ujarnya.
Dari sisi regulator, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Lainnya OJK Adief Razali menyampaikan OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 untuk memperluas akses pembiayaan UMKM. Regulasi ini mendorong pendanaan yang lebih mudah, cepat, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi.
“OJK mendorong agar kemudahan akses pendanaan tidak hanya terjadi di perbankan, tetapi juga di lembaga keuangan non-bank, termasuk Pindar,” kata Adief.
CEO GoTo Group Hans Patuwo menambahkan banyak masyarakat produktif belum terlayani pembiayaan bukan karena risiko tinggi, melainkan keterbatasan data dan mahalnya biaya layanan konvensional. Ia menilai pembiayaan digital dapat menjadi solusi apabila dijalankan secara hati-hati.
“Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan dan perlindungan masyarakat. Tanpa trust, bisnis pembiayaan tidak akan berkelanjutan,” tegas Hans.
AFPI dan KIC juga memaparkan riset yang menunjukkan pendanaan digital telah menjadi bagian penting ekosistem keuangan nasional. Setiap Rp1 pinjaman produktif yang disalurkan tercatat berdampak Rp6 terhadap perekonomian, sekaligus mempersempit kesenjangan pembiayaan dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.
