Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Sarasehan Ekonomi di Aula Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Sarasehan Ekonomi di Aula Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). (Foto: Setkab)
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Sarasehan Ekonomi di Aula Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Dalam kesempatan itu, Kepala Negara membahas sejumlah isu mulai dari perang tarif AS hingga isu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Di awal pidatonya, Prabowo sempat menyinggung soal komunikasi pemerintah yang masih kurang optimal. Hal inilah yang mendorongnya agar acara Sarasehan Ekonomi digelar sebagai forum untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha.
"Saya merasa setelah memasuki enam bulan masa bekerjanya pemerintah yang saya pimpin, sebagai pemegang mandat dari bangsa, dari rakyat, sejak 20 Oktober 2024, sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberikan keterangan soal keadaan yang berlaku," katanya.
Berikut 7 poin penting pidato Prabowo Subianto yang dirangkum IDXChannel:
1. Komunikasi Publik Tak Optimal
Prabowo menyoroti komunikasi publik soal kebijakan pemerintah yang masih kurang. Dia menganggap hal itu menjadi tanggung jawabnya sebagai presiden.
Prabowo berkomitmen lebih aktif untuk berkomunikasi dengan semua pihak ke depannya. Di samping itu, dia juga menegaskan dirinya sangat terbuka dengan kritik yang membangun meski di saat yang bersamaan, dia mengkritisi narasi hoaks yang merusak pemahaman publik.
2. Kesiapan Soal Tarif AS
Prabowo juga menjelaskan soal kesiapan Indonesia menghadapi tarif resiprokal AS. Indonesia telah menyiapkan strategi negosiasi dagang dengan AS yang proaktif dan fleksibel.
Indonesia, kata Prabowo, akan menawarkan pembelian produk pertanian seperti kedelai dan gandum senilai USD1,7 miliar, demi mengurangi defisit neraca perdagangan AS dengan RI. Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan salah satu mitra dagangnya.
3. Industri Tekstil Jadi Sorotan
Prabowo menyatakan dukungan atas industri tekstil yang tengah tertekan. Secara khusus, dia telah meminta bank-bank BUMN membantu pembiayaan sektor padat karya seperti tekstil.
Prabowo mengatakan, industri tekstil merupakan salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, jika industri ini jatuh, maka akan menciptakan efek domino mulai dari PHK massal hingga angka kemiskinan yang meningkat.
4. MBG Jadi Investasi Jangka Panjang
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga kembali menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Dia melihat masih banyak anak-anak kekurangan gizi sehingga berpengaruh pada perkembangan fisik dan kemampuan kognitifnya.
Menurut Prabowo, bangsa yang besar harus menyiapkan generasi muda yang sehat dan cerdas. Dia juga optimistis meski untuk jangka panjang, MBG dalam jangka pendek bakal menggerakkan perekonomian desa karena bahan makanan berasal dari dalam negeri.
5. Tekankan Kedaulatan Ekonomi
Prabowo juga menyinggung soal kedaulatan ekonomi. Dia ingin sektor-sektor strategis tak dikuasai asing, karena negara harus berdaulat atas tanah, air, energi, dan pangan.
Dia menilai, ekonomi yang kuat harus mandiri dan rakyat tak boleh menjadi penonton di negeri sendiri. Dia juga menegaskan setiap pengambilan kebijakan ekonomi harus berpihak kepada rakyat.
6. Bentuk Satgas PHK
Dalam sesi tanya jawab, Prabowo merespons usulan serikat pekerja soal Satuan Tugas (Satgas) PHK. Prabowo menilai, Satgas PHK yang diusulkan sangat baik untuk mendeteksi dini potensi PHK, terutama di sektor padat karya.
Prabowo mengatakan, Satgas PHK ini juga sebagai bentuk kehadiran negara melindungi buruh. Dia berencana melibatkan berbagai unsur mulai dari pengusaha, pekerja, akademisi, hingga BPJS Ketenagakerjaan dalam Satgas ini.
7. Ingin Kuota Impor Dihapus
Prabowo tak setuju dengan sistem kuota impor, terutama untuk barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dia menilai, sistem kuota impor seringkali menciptakan monopoli dan oligopoli karena hanya segelintir pihak yang mendapatkan izin impor.
Selain itu, Prabowo menyebut, sistem kuota juga membuka peluang KKN. Dia ingin sistem kuota dihapus, sehingga siapa saja boleh impor asalkan bisa menjual barang dengan lebih murah dan kualitas bagus.
(Rahmat Fiansyah)