5 Jam Perundingan Presiden Suriah dan Pemimpin SDF, Apa Hasilnya?

REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS— Sumber-sumber Aljazeera melaporkan bahwa Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa mengajukan tawaran kepada pemimpin organisasi SDF Mazloum Abdi pada Senin (19/1/2026) kemarin.

Tawaran mencakup masuknya pasukan keamanan Suriah ke kota Hasakah. Sementara Abdi bersikeras agar kota tersebut tetap berada di bawah kendali penuh organisasi tersebut yang menyerukan kepada pemuda-pemuda di Suriah, negara-negara tetangga, dan Eropa bergabung dengan barisan perlawanan.

Koresponden platform "Syria Now" menjelaskan bahwa al-Sharaa menawarkan Abdi posisi wakil menteri pertahanan dan pencalonan gubernur al-Hasakah, dengan syarat masuknya pasukan keamanan internal ke kota tersebut dan netralitas Partai Pekerja Kurdistan, dalam negosiasi yang berlangsung selama 5 jam.

Koresponden tersebut menambahkan bahwa Abdi bersikeras agar Hasakah tetap berada di bawah kendali penuh SDF, tetapid ia meminta waktu lima hari untuk berkonsultasi, yang ditolak oleh Al-Sharaa.

Al-Sharaa memberinya waktu hingga akhir Selasa, sambil mengancam akan mengambil tindakan militer dan memberitahu komunitas internasional tentang penarikan diri (dari negosiasi).

Saling menuduh

Hal ini disertai dengan saling lempar tuduhan antara pemerintah dan organisasi tersebut. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Nuruddin al-Baba mengatakan SDF mengalami perpecahan internal dan menuduhnya memanipulasi keamanan wilayah tersebut setelah gagal secara militer dan keamanan.

Sementara itu, anggota Badan Negosiasi SDF, Fawza Yusuf, mengatakan pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk menghentikan tembak-menembak dan menunjukkan bahwa SDF tidak dapat dilucuti senjatanya jika pelanggaran terus berlanjut, serta menyangkal adanya anggota Partai Pekerja Kurdistan di antara para pejuangnya.

Dia mengajak apa yang disebutnya sebagai pemuda SDF di Suriah, negara-negara tetangga, dan Eropa untuk bergabung dengan barisan perlawanan, setelah pertemuan al-Sharaa dengan Abdi.

Pada Ahad malam, al-Sharaa menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan SDF dan menggabungkan anggotanya ke dalam pemerintah.

Salah satu poin utama dari 14 poin perjanjian tersebut adalah penggabungan administrasi yang bertanggung jawab atas tahanan dan kamp-kamp ISIS serta pasukan yang bertanggung jawab atas perlindungan fasilitas-fasilitas tersebut dengan pemerintah Suriah, sehingga pemerintah Suriah bertanggung jawab penuh atas aspek hukum dan keamanan fasilitas-fasilitas tersebut.

Kesepakatan tersebut tercapai setelah operasi militer yang dilancarkan tentara Suriah beberapa hari lalu, yang berhasil merebut kembali wilayah-wilayah luas di bagian timur dan timur laut negara itu, setelah menuduh SDF melanggar perjanjian yang ditandatangani dengan pemerintah 10 bulan lalu dan tidak menerapkan ketentuan-ketentuannya.

Pemerintahan Presiden al-Assad melakukan upaya intensif untuk mengamankan dan memperluas kendalinya atas seluruh wilayah Suriah sejak penggulingan rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024.