.png)
2 hours ago
4
Direktur Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban Ahed Abu Al Atta (kanan).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak pihak menyoroti efektivitas Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam menghentikan genosida di Palestina. Sorotan datang pula dari warga Jalur Gaza.
Hingga kini, militer Israel (IDF) masih melancarkan serangan atas Jalur Gaza, Palestina. Puluhan ribu warga sipil setempat gugur akibat dibombardir pasukan zionis tersebut.
Seorang warga Gaza, Ahed Abu Al Atta, mengatakan, keraguan terhadap Dewan Perdamaian sangat beralasan. Sebab, Israel sudah berkali-kali mengabaikan seruan internasional untuk mengakhiri pendudukan dan kekerasan. Bahkan, dalam masa gencatan senjata pun IDF tetap melancarkan serangan mematikan terhadap penduduk sipil Palestina.
Apatah lagi kini dengan Board of Peace yang inisiatifnya datang dari sekutu terdekat Israel: AS. Lebih-lebih, tidak ada representasi Palestina dalam jajaran dewan tersebut.
"Khawatir walau Dewan Perdamaian didukung oleh banyak kekuatan akhirnya akan sama seperti PBB yang tidak bisa mengimplementasikan keputusan (resolusi) karena dihalangi oleh Israel," ujar Ahed Abu Al Attas dalam diskusi bertajuk "Board of Peace: Politik Luar Negeri Indonesia dan Nasib Gaza" di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026)
Menurut Direktur Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP) itu, semua tahu bahwa Trump tidak memihak pada kepentingan Palestina, melainkan Israel. Kebijakan Washington juga terlalu sering menguntungkan entitas zionis tersebut.
Adanya representasi negara-negara Muslim dalam Dewan Perdamaian, lanjut Abu Al Attas, tidak berarti menguntungkan Palestina. Ia pun mengajukan sebuah pertanyaan penting mengenai hal ini.
"Apa yang dilakukan Dewan Perdamaian kalau Israel tetap melakukan genosida (di Jalur Gaza)?" ujar Ahed.
Kemudian, bagaimana jika Israel tidak mau menerima proyek rekonstruksi Jalur Gaza? Bagaimana kalau IDF terus melakukan pembantaian terhadap warga Palestina?
"Jika sungguh-sungguh mengupayakan kepentingan Palestina, negara-negara Muslim semestinya menciptakan kekuatan yang bisa memaksa Israel untuk menaati hukum internasional," katanya.
