.png)
3 hours ago
2
Jakarta -
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menanggapi pemerintah daerah (pemda) yang enggan mempertahankan lahan pertanian. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI
Sudaryono menilai hal tersebut hanya persoalan komunikasi antara pemda dan pemerintah pusat. Meski begitu, Sudaryono meyakini Nusron maupun pemda memiliki kepentingan yang sama untuk menyejahterakan masyarakat.
"Sebetulnya ini masalah komunikasi saja saya kira ya. Ini saya nggak tahu konteksnya, tapi saya yakin Pak Nusron dan semua Pemda semua bupati, gubernur, semua pemerintah pusat, pemerintah daerah itu semua punya punya kepentingan yang sama yaitu untuk menyejahterakan rakyat," ujar Sudaryono di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudaryono menekankan segala hal yang berhubungan untuk kelancaran ketahanan pangan tentunya perlu diprioritaskan. "Tapi ketahanan pangan ini sifatnya wajib, ini perut kan nggak bisa, kita nggak bisa kita tunggu, ya," terang dia.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan banyak pemda enggan mengusulkan penetapan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Untuk tetap menjalankannya, mereka meminta insentif tambahan dari pemerintah pusat. Keberadaan LP2B sangat penting dalam menjamin ketahanan pangan nasional dan kedaulatan pangan. Namun demikian, lahan yang difungsikan untuk pertanian dipandang tidak lebih menguntungkan dibandingkan bila dipergunakan untuk industri.
"Sampai hari ini bupati dan wali kota itu rata-rata tidak mau mengusulkan LP2B. Apakah karena lobinya pengusaha properti? Tapi alasan yang muncul adalah 'kami minta subsidi dari pemerintah pusat'," kata Nusron, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Lihat juga Video: Pertemuan Prabowo-Raja Abdullah II Hasilkan Kerja Sama Pendidikan-Pertanian
(rea/ara)
