.png)
2 hours ago
2
Utusan Gedung Putih untuk Timur Tengah Steve Witkoff.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Rabu (14/1/2026), mengumumkan dimulainya fase kedua rencana gencatan senjata di Gaza, dengan fokus pada demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokrat, dan rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang.
“Fase kedua membentuk pemerintahan transisi Palestina yang bersifat teknokrat di Gaza, yakni Komite Nasional Administrasi Gaza, serta memulai demiliterisasi penuh dan rekonstruksi,” kata Steve Witkoff dalam pernyataan di platform X.
Ia mengatakan demiliterisasi mencakup pelucutan senjata seluruh personel bersenjata yang tidak berwenang, sebagai bagian dari upaya menstabilkan Gaza pascagencatan senjata dan menciptakan fondasi bagi pemerintahan sipil yang berfungsi.
Witkoff menegaskan, Amerika Serikat mengharapkan Hamas sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan, termasuk “pemulangan segera sandera terakhir yang telah meninggal dunia”.
“Kegagalan untuk mematuhi kewajiban tersebut akan membawa konsekuensi serius,” tambahnya, tanpa merinci bentuk langkah yang akan diambil Washington jika ketentuan dilanggar.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Turkiye, Mesir, dan Qatar atas “peran mediasi yang sangat penting” yang memungkinkan kemajuan sejauh ini dalam proses gencatan senjata Gaza.
Sebelumnya pada Rabu, kelompok-kelompok Palestina menyatakan dukungan terhadap pembentukan badan administrasi transisi untuk Gaza dan mendesak langkah cepat agar lembaga itu segera mengambil alih pemerintahan.
Sikap tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama setelah pertemuan di Kairo yang digelar atas undangan Mesir dan berada di bawah naungan Presiden Abdel Fattah al-Sisi, ungkap media pemerintah Al-Qahera News.
Kelompok-kelompok itu menekankan perlunya menciptakan kondisi yang memungkinkan badan transisi segera memikul tanggung jawab penuh atas pengelolaan kehidupan sehari-hari di Gaza, termasuk layanan publik penting.
Mereka menyatakan badan tersebut akan bekerja sama dengan sebuah “dewan perdamaian” dan komite eksekutifnya, yang diharapkan mengawasi persetujuan serta pelaksanaan rekonstruksi Gaza.
