REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menyiapkan skenario alternatif menyusul penutupan Selat Hormuz akibat konflik Israel–Amerika Serikat dan Iran. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak berkepanjangan terhadap pasokan energi global dan stabilitas dalam negeri.
Ia menyampaikan hal itu usai memimpin rapat perdana Dewan Energi Nasional (DEN) atas arahan Presiden di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas dinamika global serta implikasinya terhadap ketahanan energi nasional.
“Sekali lagi saya katakan ketegangan ini tidak bisa kita ramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat,” kata Bahlil.
Selat Hormuz merupakan jalur vital energi dunia dengan lalu lintas sekitar 20,1 juta barel minyak per hari. Jalur tersebut juga dilalui sebagian impor minyak mentah (crude) Indonesia dari Timur Tengah.
Berdasarkan evaluasi pemerintah, ketergantungan Indonesia terhadap crude yang melewati Selat Hormuz berkisar 20–25 persen dari total impor yang bersumber dari kawasan tersebut. Selebihnya dipasok dari Afrika, termasuk Angola, serta Amerika Serikat dan Brasil.
Dalam skenario alternatif, pemerintah mengalihkan sebagian pembelian crude dari Timur Tengah ke Amerika Serikat guna menjamin kepastian pasokan. “25 persen dari total crude yang kita pesan dari Middle East itu akan dialihkan. Ya, 25 persen,” ujar Bahlil.
Untuk produk bahan bakar minyak (BBM), Indonesia tidak mengimpor dari kawasan konflik. Impor bensin RON 90, 93, 95, dan 98 berasal dari negara di luar Timur Tengah, termasuk Asia Tenggara, dengan skema kontrak jangka panjang.
Pada komoditas LPG, kebutuhan impor nasional mencapai 7,3 juta ton per tahun dan meningkat menjadi 7,8 juta ton tahun ini. Sekitar 70 persen dipasok dari Amerika Serikat dan 30 persen dari Timur Tengah. Pemerintah membuka opsi pengalihan tambahan guna mengurangi risiko gangguan pasokan.
Bahlil juga mengungkapkan dua kapal yang melintasi Selat Hormuz terdampak situasi keamanan dan tengah diupayakan penyelesaiannya melalui jalur diplomasi. “Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan pun tidak dikeluarkan kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain, dan sudah dapat,” tutunya.
Kenaikan harga minyak mentah turut menjadi perhatian. Asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN sebesar 70 dolar AS per barel, sedangkan harga terkini berada di kisaran 78–80 dolar AS per barel. Pemerintah menghitung dampaknya terhadap subsidi sekaligus potensi tambahan penerimaan negara, mengingat produksi nasional berada di kisaran 600 ribu barel per hari.
.png)
2 hours ago
3
















































