Suhu Politik dan Keagamaan di Australia Memanas Buntut Pernyataan Sang Mantan Perdana Menteri

REPUBLIKA.CO.ID, SIDNEY— Ketegangan politik dan agama di Australia meningkat setelah pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh mantan Perdana Menteri Scott Morrison.

Seruannya untuk memperketat pengawasan terhadap lembaga-lembaga Islam telah menuai banyak kritik yang menuduhnya merongrong kebebasan beragama dan memicu perpecahan masyarakat di saat negara sedang mengalami masa yang sensitif.

Surat kabar Inggris The Guardian melaporkan, merujuk laporan dua korespondennya di Australia, dikutip Rabu (28/1/2026), bahwa pernyataan Morrison itu disampaikan dalam konferensi tentang anti-Semitisme yang diadakan di Yerusalem yang diduduki, Selasa lalu.

Dalam konferensi itu, Morrison menyerukan pembentukan daftar nasional imam dan sistem akreditasi wajib bagi mereka, serta perluasan undang-undang anti-campur tangan asing untuk mencakup lembaga-lembaga keagamaan Islam.

Dalam pidatonya di depan konferensi, langkah-langkah yang dia usulkan menjadi penting setelah serangan bersenjata yang terinspirasi oleh ISIS di daerah Bondi, yang menargetkan acara Hanukkah dan menewaskan 15 orang.

Seorang ayah dan anaknya menembak secara acak ke arah kerumunan keluarga yang sedang merayakan Hanukkah di pantai terkenal di Sydney pada 14 Desember lalu, dengan alasan bahwa mereka terpengaruh oleh ideologi ISIS.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh surat kabar The Australian, Morrison menulis bahwa sudah waktunya untuk menetapkan standar nasional yang diatur sendiri untuk sertifikasi resmi imam, membuat daftar nasional untuk peran keagamaan yang berhubungan dengan publik, persyaratan yang jelas untuk pelatihan dan (pengendalian) perilaku, serta kewenangan disiplin yang dapat ditegakkan.

Namun, Federasi Dewan Islam Australia, badan tertinggi yang mewakili umat Islam di negara itu, menggambarkan pernyataan Morrison sebagai ceroboh, sangat menyinggung, dan sangat berbahaya.