.png)
2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anak-anak Indonesia kian menjadikan ruang digital sebagai bagian utama kehidupan sehari-hari. Namun, di balik intensitas penggunaan teknologi tersebut, muncul tekanan serius terhadap kesehatan mental dan perlindungan anak. Pada saat yang sama, krisis iklim yang semakin nyata juga berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar anak, mulai dari pangan, pendidikan, hingga rasa aman.
Temuan itu disampaikan Save the Children Indonesia dalam diskusi media awal tahun 2026. Organisasi tersebut menilai anak-anak saat ini menghadapi tantangan berlapis yang saling berkaitan, antara dunia digital yang tak terpisahkan dan krisis iklim yang kian mengancam kesejahteraan mereka.
Berdasarkan studi Save the Children Indonesia tahun 2025 tentang Penguatan Perlindungan Digital dan Kesejahteraan Anak, hampir 40 persen anak usia SMP menghabiskan waktu antara tiga hingga enam jam per hari di depan gawai. Puncak penggunaan terjadi pada pukul 18.00 hingga 21.00, dengan anak perempuan tercatat memiliki durasi waktu layar lebih panjang dibandingkan anak laki-laki.
Studi tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun sejumlah sekolah telah melarang penggunaan ponsel, anak-anak tetap berupaya mengakses gawai selama jam pelajaran. Hal ini menegaskan bahwa dunia digital telah menjadi ruang hidup utama anak, bukan sekadar sarana hiburan atau pendukung pembelajaran.
Save the Children Indonesia menilai peningkatan literasi digital tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan mental anak. Semakin tinggi tingkat kecanduan digital, kondisi kesehatan mental anak justru cenderung memburuk. Anak-anak umumnya telah memahami risiko di ruang digital, seperti penipuan, peretasan, pencurian data, hingga perundungan siber. Namun, pemahaman tersebut belum diiringi keterampilan untuk merespons risiko secara aman dan sehat.
CEO Save the Children Indonesia Dessy Kurwiany Ukar menjelaskan bahwa anak-anak berada dalam situasi yang rentan karena belum memiliki kompetensi digital yang utuh.
“Anak-anak tahu risiko di ruang digital, tapi mereka bingung harus berbuat apa. Literasi digital saja tidak cukup. Anak membutuhkan penguasaan kompetensi digital yang utuh, pendampingan orang tua, serta dukungan kesehatan mental yang memadai,” ujar Dessy.
Di luar tantangan digital, anak-anak Indonesia juga menghadapi dampak serius dari krisis iklim. Laporan Voluntary National Review SDGs Tahun 2025 menunjukkan bahwa krisis iklim telah menggerus pemenuhan hak anak. Dampaknya antara lain terganggunya pola makan dan kesehatan, menurunnya pendapatan keluarga, serta meningkatnya risiko perlindungan, terutama dalam situasi bencana.
Kajian bersama Save the Children dan Humanitarian Forum Indonesia pada Desember 2025 menemukan bahwa kecukupan air bersih di sejumlah lokasi pengungsian masih belum merata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga. Selain itu, banyak fasilitas kesehatan terdampak bencana sehingga tidak mampu melayani secara optimal, sementara kebutuhan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui belum terpenuhi secara memadai.
Menghadapi kondisi tersebut, Save the Children Indonesia menekankan pentingnya pendekatan perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi. Memasuki 2026, organisasi ini mendorong penguatan keamanan digital anak melalui peningkatan keterampilan, sistem perlindungan, serta partisipasi aktif anak, guru, dan orang tua. Selain itu, literasi adaptasi krisis iklim dan aksi iklim bermakna bagi anak juga dinilai mendesak untuk diperkuat.
Upaya pemenuhan hak anak pada fase transisi pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat turut menjadi perhatian utama.
Dessy menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi fondasi pembangunan jangka panjang Indonesia.
“Menuju Indonesia Emas 2045, investasi terbesar kita adalah memastikan anak-anak tumbuh dengan aman, sehat, dan tangguh menghadapi krisis dan perubahan zaman. Tanpa perlindungan dan pemenuhan hak anak hari ini, cita-cita itu akan sulit tercapai,” katanya.
sumber : Antara
