.png)
2 days ago
8
Jakarta -
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kumpul bersama Menkeu negara-negara ASEAN membahas kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pembicaraan itu berlangsung saat Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN di bawah keketuaan Malaysia.
"Retreat Menteri Keuangan membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal Liberation Day - Presiden Trump ke lebih dari 60 negara mitra dagang yang memiliki surplus atau yang dianggap memanfaatkan pasar Amerika Serikat secara tidak adil," katanya dalam unggahan di Instagram @smindrawati, dikutip Jumat (11/4/2025).
Sri Mulyani mengatakan tarif resiprokal yang diterapkan Trump meruntuhkan sistem perdagangan dunia berbasis aturan (rule based system), seperti World Trade Organization (WTO) dan Bretton Wood Institutions.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sistem yang sebenarnya diciptakan sendiri oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia II untuk menciptakan kemajuan ekonomi bersama, namun memicu relokasi pabrik/manufaktur keluar Amerika Serikat dan menciptakan pengangguran," tutur Sri Mulyani.
Dengan kebijakan AS itu, kata Sri Mulyani, setiap negara harus atau dipaksa melakukan negosiasi langsung bilateral dengan AS. China memutuskan melakukan retaliasi dengan memberlakukan tarif tandingan, yang kemudian dibalas lagi oleh AS dengan menaikkan tarif dagang hingga 125%.
"Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan guncangan besar dalam perekonomian global. Diperkirakan akan menyebabkan pelemahan ekonomi dunia dan tekanan inflasi global," ujar Sri Mulyani.
Dalam pertemuan itu, seluruh Menkeu ASEAN menjelaskan kondisi ekonomi terkini akibat kebijakan Trump, termasuk langkah menangani dan memitigasi risiko, serta upaya negosiasi dengan AS. ASEAN dengan ukuran ekonomi mencapai US$ 3 triliun dan populasi di atas 650 juta penduduk disebut memiliki potensi untuk makin bekerja sama erat menjaga dan memperkuat ekonomi regional.
Indonesia sendiri terus memperkuat ketahanan ekonomi dengan langkah deregulasi dan menghilangkan halangan perdagangan dan investasi dalam negeri, sekaligus melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk menjaga kepentingan ekonomi nasional dan kepentingan bersama dunia.
"Ini merupakan mandat konstitusi, di mana Indonesia harus turut serta ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun menekankan bahwa tim Kabinet Merah Putih telah mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan berbagai langkah menghadapi guncangan global tersebut.
(aid/rrd)
