Soal Pembangunan 80 Ribu Kopdes, Budi Arie: Butuh Waktu, Emang Bikin Martabak?

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh wilayah di Indonesia. Ditargetkan pada akhir bulan Juni 2025 proses administrasi dan kelembagaan kopdes rampung.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya saat ini terus menggeber persiapan administrasi dari kopdes tersebut. Proses pembangunan kopdes ini terus berjalan dan akan dilakukan secara bertahap.

"Nanti pembangunannya pasti perlu waktu kan, emang bikin martabak? Tumplek jadi? Kan mesti dievaluasi, dilihat tanahnya gimana, lokasi gimana, gedungnya gimana. Perlu waktu, pasti bertahap," kata Budi, ditemui di Kantor Kemenko Pangan Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Pembangunan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.

Ditargetkan, proses administrasi dan legal kelembagaan bisa rampung pada akhir Juni 2025. Dengan demikian, pembangunan Kopdes Merah Putih di tiap-tiap daerah juga bisa segera dimulai.

"Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera Kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud," ujarnya.

"Ibaratnya akta-nya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia," sambungnya.

Budi menambahkan, saat ini total sudah ada sekitar 32 ribu desa yang sudah memiliki koperasi dan ada sekitar 52 ribu desa yang tidak punya koperasi. Saat ini, pihaknya tengah melakukan kajian untuk kemungkinan transformasi dari koperasi yang sudah ada.

Modal awal untuk pembentukan kopdes ini diperkirakan mencapai Rp 5 miliar per unit. Budi sendiri belum dapat memastikan dari mana sumber pendanaannya nanti, apakah dari APBN, APBD, atau sumber lainnya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, Kopdes Merah Putih ini nantinya dirancang juga bisa dioperasikan sebagai koperasi simpan pinjam. Namun fungsi ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Nantinya, juga akan ada pendampingan dan pelatihan dari perbankan agar pengelolaan lebih profesional dan tidak terjadi gagal bayar.

"Nanti misalnya bank membantu pelatihan, ngawal keuangannya, pinjamannya kan ada ke himbara dan sebagainya. Tapi bukan saya yang ngomong kalau itu. (Biar tidak terjadi gagal bayar?) Karena makannya kan ada pendampingan," ujar Budi.

(acd/acd)