.png)
2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar mengungkapkan, daerah perbatasan terdepan seperti Meranti masih menghadapi berbagai keterbatasan yang membutuhkan dukungan pusat.
“Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kawasan yang berada di garda terdepan negara dengan potensi yang sangat besar. Namun kami juga menghadapi tantangan nyata, dari keterisolasian wilayah, keterbatasan infrastruktur dasar hingga abrasi pantai yang terus mengancam wilayah perbatasan setiap tahunnya,”ujar Asmar lewat keterangan tertulis, Jumat(24/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Asmar saat melakukan audiensi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI guna membahas arah kebijakan dan usulan percepatan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan pada Jumat. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah perbatasan dengan kebijakan nasional yang dipimpin Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman.
Dalam paparannya, Asmar mengusulkan enam kebutuhan strategis yang dinilai mendesak. Pertama, peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Kedua, pembangunan pengaman pantai secara berkelanjutan untuk mengatasi abrasi yang tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi garis pangkal kedaulatan negara serta lahan pertanian masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengusulkan pembangunan pelabuhan internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pintu keluar masuk resmi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memberikan perlindungan bagi pekerja migran melalui mekanisme yang legal, aman, dan tertib.
Di bidang pelayanan dasar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan kebutuhan ambulans laut guna memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau terluar yang selama ini menghadapi kendala akses akibat kondisi geografis kepulauan. Asmar berharap, program revitalisasi sekolah dapat diperluas agar menjangkau seluruh wilayah perbatasan.
Terkait Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Asmar menjelaskan bahwa proses verifikasi lapangan telah diselesaikan terhadap 763 calon penerima bantuan.
"Kami sangat berharap alokasi program ini dapat segera direalisasikan demi menghadirkan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat kita di perbatasan,"kata dia.
