.png)
3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas, menilai rencana pembayaran iuran Indonesia kepada Dewan Perdamaian Gaza untuk kebutuhan rekonstruksi wilayah tersebut perlu disikapi secara hati-hati dan proporsional. Menurut Buya Anwar, membantu rakyat Palestina merupakan sikap mulia, namun ada prinsip keadilan internasional yang tidak boleh diabaikan.
Buya Anwar menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono yang menyebut adanya rencana iuran Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza, dengan kontribusi Indonesia yang disebut mencapai sekitar Rp 16,7 triliun. Ia mengatakan, jika Indonesia memang memiliki kemampuan finansial yang kuat, maka membantu negara lain, terlebih yang sedang tertimpa musibah, adalah sesuatu yang wajar.
"Saya rasa tidak masalah kalau Indonesia punya uang atau dolar yang melimpah untuk itu karena pada dasarnya kita tidak boleh pelit. Kalau ekonomi kita bagus kita harus mau berbagi dengan rakyat dari negara lain terutama dengan negara-negara yang sedang bermasalah," ujar Buya Anwar saat dihubungi Republika, Rabu (28/1/2026).
Meski demikian, Buya Anwar mengingatkan, jika kondisi keuangan negara sedang terbatas, maka besaran bantuan harus disesuaikan dengan kemampuan nasional. Ia menegaskan, solidaritas kemanusiaan tidak boleh mengorbankan kepentingan dan kondisi dalam negeri. “Kalau duit kita cekak lalu kita akan menyumbang maka besaran sumbangan kita harus disesuaikan dengan kadar kecekakan kantong kita,”kata dia.
Lebih jauh, Buya Anwar menyampaikan pandangan kritis terkait sumber utama dana rekonstruksi Gaza. Menurut dia, pihak yang seharusnya bertanggung jawab penuh membangun kembali Gaza adalah Israel dan Amerika Serikat.
“Dana untuk membangun kembali gaza tersebut semestinya harus disediakan sepenuhnya oleh Israel dan Amerika Serikat karena mereka yang telah menghancurkan dan memporak l-porandakan gaza,” kata Buya Anwar.
Ia mempertanyakan logika di balik permintaan iuran kepada negara-negara anggota Dewan Perdamaian Gaza, sementara pihak yang melakukan kehancuran justru tidak diminta bertanggung jawab secara langsung.
sumber : Antara
