Jakarta -
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memastikan proyek Mass Rapid Transit (MRT) akan segera terwujud. Sebab rancangan proyek ini sudah melewati tahap uji kelayakan dan akan segera dilakukan penandatanganan dimulainya kajian dengan para pemangku kepentingan.
"Progress saat ini sudah uji kelayakan, dan sebentar lagi sudah dimulai penandatanganan dimulainya kajian MRT dengan pemangku kepentingan," kata Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie kepada detikcom, Jumat (25/4/2025).
Ia mengatakan proses realisasi proyek MRT sampai Tangsel ini memang membutuhkan waktu yang lama mengingat panjangnya proses yang dibutuhkan. Mulai dari Focus Group Discussion (FGD), studi kelayakan atau feasibility study, dan seterusnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu pihaknya juga perlu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain seperti PT MRT Jakarta; Pemerintah Pusat mulai dari Kemenko Perekonomian, Bappenas, hingga Kementerian Perhubungan; Pemprov Jakarta dan Banten; Pemkab Tangerang; hingga Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
"Proyek MRT prosesnya panjang, bukan sehari dua hari. Mulai dari FGD, feasibility study, dan lain sebagainya, terus kita cek juga kan trasenya, yang paling ideal atau memungkinkan," paparnya.
"Belum lagi nanti pembebasan lahan, ini proyek besar jadi amat sangat panjang memang prosesnya, harap bersabar dan doakan segera dapat terealisasi," sambung Benyamin.
Meski begitu sampai saat ini Benyamin belum bisa memastikan kapan proyek ini akan mulai dikerjakan. "Target dapat secepatnya, karena sudah uji kelayakan dan akan dilakukan penandatanganan kerja sama," katanya.
Sementara terkait skema pembiayaan proyek, Benyamin mengatakan saat ini sudah disiapkan beberapa opsi atau pilihan. Seperti skema pinjaman antar pemerintah (GtoG) seperti proyek MRT Jakarta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, ataupun swasta murni.
"Beberapa opsi yang tersedia antara lain: Skema GtoG loan seperti pembangunan jalur MRT Jakarta yang sudah terbangun. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Skema swasta murni (pure private). Skema pembiayaan alternatif lainnya," paparnya.
Besaran Biaya Bangun MRT
Terlepas dari skema pembiayaan yang akan digunakan nanti, dalam catatan detikcom dilaporkan bahwa proyek pembangunan jalur MRT membutuhkan biaya yang sangat besar. Presiden RI sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), pernah membeberkan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun MRT.
Pembangunan MRT untuk jalur bawah tanah disebut mencapai Rp 1,1 triliun per kilometer (km), itu pun saat MRT Jakarta dibangun pada medio 2013 lalu. Saat ini biaya pembangunan per km sudah naik mencapai Rp 2,3 triliun.
"Kalau kita bayangannya subway, LRT, MRT itu biayanya gede banget mahal. Saya sampai hafal, waktu MRT dibangun pertama kali di Jakarta dibangun itu per kilometer MRT yang bawah tanah itu Rp 1,1 triliun. Sekarang sudah Rp 2,3 triliun," ungkap Jokowi dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Juni 2024 lalu.
"Tolong tunjuk jari kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya? Itu 1 kilometer Rp 2,3 triliun," katanya.
Selain itu berdasarkan pengalaman pembangunan proyek MRT Jakarta Fase 2A dari Bundaran HI-Kota yang saat ini masih berjalan, proyek ini dibangun dengan biaya sekitar Rp 25,3 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.
Melihat besarnya biaya yang dibutuhkan, senelumnya Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan proyek ini tidak akan bisa terealisasi jika kelak hanya akan mengandalkan anggaran baik Pemprov Banten maupun Pemkot Tangsel.
"Saya kira kalau anggaran pemda nggak cukup itu, bangun MRT tuh mahal. (Pembiayaan) mesti dibantu pusat, (anggaran) pemda nggak cukup lah," kata Djoko saat dihubungi detikcom, Rabu (24/4/2024).
Menurut Djoko, anggaran pemda hanya cukup untuk membangun transportasi umum penunjang MRT jika benar proyek ini terealisasi. Oleh karena itu, lebih baik jika pembangunan MRT dilakukan dengan dana bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan pemda membangun transportasi umum penunjang.
(igo/fdl)