Program Koperasi Merah Putih Mulai Berjalan, Sudah Ada 9.835 Unit

IDXChannel - Pemerintah terus mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di berbagai desa di seluruh Indonesia. Kehadiran koperasi ini untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, program Koperasi Merah Putih berjalan progresif seiring terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Sebanyak 9.835 unit koperasi sudah terbentuk hingga Kamis (8/5/2025) sore.

"Sampai tadi sore (9.835 unit), karena (jumlahnya) setiap hari berkembang terus," ujar pria yang kerap disapa Zulhas itu di Istana Merdeka, Jakarta.

Dia menjelaskan pembentukan Koperasi Merah Putih untuk memangkas rantai pasok yang panjang antara produsen dan konsumen. Selain itu, koperasi tersebut juga akan berperan penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat terkait program pemerintah mulai dari pupuk subsidi, gas LPG, dan lain-lain.

Zulhas menambahkan, operasional koperasi tersebut juga akan berkolaborasi dengan BUMN-BUMN seperti PT Pos Indonesia (Persero) untuk logistik dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) untuk layanan keuangan.

"Selain memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi-koperasi langsung kepada rakyat," kata Zulhas.

Untuk memastikan efektivitas program, kata dia, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih yang diketuai oleh Menko Pangan, dengan para wakil dari unsur menteri, serta pelaksana harian. 

"Baru saja kami terima, diperkuat lagi dengan Satgas. Satgas Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih," ujarnya.

Dia juga menyebut, peresmian program ini baru akan dilakukan secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukung keuangan koperasi, pemerintah lewat Himbara akan menyiapkan fasilitas pembiayaan dengan plafon awal Rp3 miliar.

"Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafon ya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafon Rp3 miliar," kata Zulkifli.

Dengan kata lain, dia menepis bahwa dana tersebut bersifat hibah. Selain diberikan dalam bentuk pinjaman, koperasi-koperasi tersebut juga akan didampingi, dibina, dan diarahkan agar mampu berkembang.

"Dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman dari Himbara itu," kata Zulhas.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap Koperasi Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak, rentenir, hingga pinjol ilegal.

(Rahmat Fiansyah)