.png)
5 days ago
26
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Negara-negara anggota Developing-8 (D-8) berupaya memperkuat kerja sama ekonomi halal untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Langkah tersebut ditempuh setelah industri halal dunia masih didominasi negara-negara non-Muslim, meski mayoritas konsumennya berasal dari negara berpenduduk Muslim.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan, produsen produk halal terbesar dunia saat ini bukan berasal dari negara anggota D-8 maupun negara mayoritas Muslim.
“Unfortunately, negara penghasil produk halal nomor satu dunia saat ini masih Cina. Nomor dua Brasil, nomor tiga Amerika. Tidak satu pun dari D-8 ini gitu lho,” kata Haikal dalam pembukaan D-8 Halal Expo Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Menurut Haikal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa halal telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi, tidak lagi hanya dipandang dari aspek keagamaan. "Halal sekarang fungsi ekonomi,” ujarnya.
Haikal mengatakan, konsep halal kini identik dengan kesehatan, kebersihan, transparansi, ketertelusuran, dan kepercayaan. Karena itu, penguatan industri halal dinilai dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi.
Sekretaris Jenderal D-8 Sohail Mahmood mengatakan, permintaan produk halal global terus meningkat. Belanja konsumen Muslim pada 2023 mencapai sekitar 2,4 triliun dolar AS dan diperkirakan melampaui 3,3 triliun dolar AS dalam beberapa tahun ke depan.
Namun, menurut Sohail, negara-negara mayoritas Muslim masih menguasai porsi yang relatif kecil dalam rantai nilai halal global sehingga belum menjadi eksportir utama produk halal dunia.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan yang kita hadapi bukan terletak pada besarnya pasar, melainkan pada kemampuan menciptakan nilai tambah,” kata Sohail.
Untuk meningkatkan daya saing, D-8 mendorong pembentukan koridor perdagangan halal yang lebih terintegrasi melalui harmonisasi standar dan sertifikasi halal, pengembangan logistik halal, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).
Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sholahudin Al Aiyub mengatakan, potensi ekonomi negara-negara D-8 belum akan menjadi kekuatan nyata apabila belum terhubung dalam rantai nilai halal global.
“Potensi tersebut tidak akan menjadi kekuatan ekonomi nyata selama kita masih menghadapi keterbatasan harmonisasi regulasi dan kepentingan yang terfragmentasi. Kita harus mengubah kekuatan yang dimiliki menjadi rantai nilai halal global yang terintegrasi,” ujar Sholahudin.
Ia berharap penyelenggaraan D-8 Halal Expo menghasilkan kerja sama bisnis dan transaksi perdagangan yang konkret antarpelaku usaha negara anggota.
“Tujuan kami jelas. Setiap diskusi harus menghasilkan transaksi perdagangan dan kesepakatan bisnis yang nyata. Kita tidak lagi sekadar membahas rencana kerja, tetapi membangun kolaborasi perdagangan yang konkret,” kata Sholahudin.
