.png)
3 hours ago
3
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menanggapi ramainya perbincangan mengenai film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menanggapi ramainya perbincangan mengenai film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurutnya, ada dua hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama dalam menyikapi isu yang diangkat dalam film tersebut agar tidak justru memunculkan konflik horizontal di tengah masyarakat, khususnya terkait kondisi sosial dan pembangunan di Papua.
Haedar menyebut, Indonesia perlu memulai kehidupan baru dengan membangun kerja sama antarseluruh lapisan masyarakat, termasuk di Papua. Ia menilai pendekatan konflik tidak akan mampu memobilisasi potensi masyarakat untuk menciptakan kemajuan bersama.
"Kalau pendekatan konflik itu terus kita lakukan maka tidak bisa memobilisasi potensi dari semua lapisan masyarakat Papua, Indonesia Timur, Indonesia Barat. Itu perlu maju bersama dengan yang ada di berbagai kepulauan dan untuk ke situ. Tidak mungkin kalau kita terus menyebarkan pendekatan-pendekatan konflik," kata Haedar saat dijumpai seusai acara Milad Aisyiyah di Gedung Convention Hall Masjid Walidah Dahlan Unisa Yogyakarta, Selasa (19/5/2026).
Haedar juga menyoroti pesan yang ingin disampaikan film tersebut kepada pemerintah maupun kekuatan ekonomi dominan yang beroperasi di Papua. Pesan itu, lanjutnya, jangan sampai justru berubah menjadi kontroversi horizontal di tengah masyarakat.
Haedar mengatakan dialog terbuka diperlukan agar substansi kritik yang disampaikan dalam film dapat dipahami secara lebih utuh oleh berbagai pihak. Ia pun berharap pembahasan terkait film tersebut tidak justru memperuncing konflik sosial, melainkan menjadi momentum untuk membangun komunikasi dan mencari solusi bersama terkait pembangunan serta keadilan di Papua.
"Jika pesan dari film itu adalah ke dunia atau sistem di pemerintahan dengan apa ya, kekuatan ekonomi yang dominan di negeri ini, maka jangan sampai pesan itu tidak sampai ke tujuan, justru yang terjadi adalah kontroversi horizontal," ucapnya.
"Kalau memang pesannya untuk bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi yang berada di Papua kekuatan politik yang juga berada di Papua untuk tidak menciptakan dominasi, itu baik, tapi film itu kan sering akhirnya menjadi milik publik. Jadi mungkin perlu dialog soal film ini dari berbagai pihak termasuk dari mereka yang memproduksi film ini," ujarnya mengakhiri.
