.png)
1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Para pemilik sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat menilai penyelenggaraan seleksi penerimaan murid baru (SPMB) 2026 tergolong lebih rumit dan kacau dibandingkan tahun 2025. Mereka pun mengaku tidak pernah dilibatkan dalam setiap perencanaan kebijakan dalam pelaksanaan SPMB.
"Ya paling rumit, paling kacau ya. Tahun ini paling kacau. Tahun kemarin kacau, tahun ini lebih kacau lagi gitu. Jadi lebih kacau lagi tahun ini gitu," ucap Kepala BMPS Jawa Barat Agus Sriyanta bersama jajaran pengurus di Kantor BMPS Jabar di Kota Bandung, Rabu (17/7/2026).
Ia menuturkan, belasan SMA dan SMK swasta digandeng Pemprov Jabar sebagai Sekolah Swasta Kerja Sama (SKK) program Maung. Para siswa mendapatkan bantuan SPP Rp 100 ribu per bulan serta Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Rp 1,5 juta.
Namun, Agus menilai, dana tersebut tidak masuk akal bagi sekolah swasta sebab tidak akan cukup untuk menutup operasional. Terlebih Pemprov Jabar meminta agar sekolah tidak memungut dana ke siswa.
Oleh karena itu, ia mendapatkan informasi bahwa beberapa sekolah kerja sama itu memilih untuk mengundurkan diri. "Kami dari BMPS menyoroti kontribusi pemerintah menyangkut SSK ini, yaitu DSP Rp 1,5 juta dan SPP Rp 100 ribu. Menurut hemat kami, ini sangat tidak relevan," kata dia.
Ia menuturkan, operasional sekolah swasta sangat tinggi sehingga uang Rp 100 ribu dikali 12 bulan sebesar Rp 1,2 juta tidak akan mencukupi kebutuhan. Berbagai macam operasional sepenuhnya ditanggung oleh sekolah.
"Sekarang bagaimana kalau dengan SPP 100 ribu tapi kita tidak bisa memungut lagi? Ini kan kalau tidak salah kemarin ada informasi bahwa dengan DSP 1,5 juta, SPP 100 ribu, sekolah tidak diperkenankan memungut lagi. Sangat, sangat menolak ya. Kalau memang itu ada yang menerima, mungkin itu pengecualian," ungkap dia.
Pihaknya juga tidak dilibatkan dalam kerja sama yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat dengan 751 sekolah swasta di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Ia menegaskan belum terdapat sekolah swasta yang bekerja sama terkait itu.
"Itu kami dari BMPS menyatakan bahwa itu adalah masih hoaks ya. Itu tidak betul ya, karena kami punya datanya. Kalau 700 itu ada, silakan ditunjukkan ke publik, bukan ke kami. Tunjukkan ke publik sekolah mana saja yang sudah bekerja sama dengan pemerintah dari 700 sekolah swasta tadi," kata dia.
Dengan kondisi pelaksanaan SPMB yang kacau dan rumit, ia mengatakan membuat masyarakat bingung dan tidak memiliki kepastian. "Jadi yang mau menyekolahkan di negeri jadi ragu, bimbang, yang menyekolahkan di swasta juga jadi bimbang juga, jadi ragu juga gitu karena pilihannya nggak pasti," kata dia.
Ia menambahkan pihaknya menerima kabar bahwa terdapat sekolah negeri di yang memiliki rombongan belajar lebih dari 46 orang. Pihaknya tengah menelusuri informasi itu dan memastikannya.
Agus berharap permasalahan SPMB agar tuntas sebelum pembelajaran tahun ajaran baru. Ia pun memastikan bahwa sekolah swasta di Jawa Barat siap menerima murid-murid baru yang tidak tertampung di SMA negeri.
Ia menilai, jumlah rombel di sekolah swasta masih banyak yang sedikit dibandingkan sekolah negeri. Atau sekolah swasta menengah ke atas yang memiliki ribuan siswa.
"Mereka itu sudah berjuang untuk pendidikan di Jawa Barat ini karena pendidikan Jawa Barat ini kita tidak hanya berbicara menyangkut kualitas saja, tapi menyangkut tempat tinggal pun juga mempengaruhi juga ya," kata dia.
