Pemkab Bekasi Jamin Kerahasiaan Data Warga di Sensus Ekonomi 2026

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meminta masyarakat untuk tidak khawatir memberikan data kepada petugas Sensus Ekonomi 2026. Seluruh informasi yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak berkaitan dengan urusan pajak.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan hal tersebut usai pencanangan resmi kegiatan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang, Rabu. Ia memastikan bahwa data yang dikumpulkan murni untuk memotret aktivitas perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

"Tidak perlu takut karena kerahasiaan data dijamin sepenuhnya oleh undang-undang dan juga tidak terkait dengan pajak," ujar Asep. Ia menekankan bahwa data yang dihimpun sangat berharga sebagai dasar penyusunan arah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian daerah.

Dukungan Penuh untuk Kebijakan Pembangunan

Asep meminta segenap warga, termasuk para pelaku usaha dari berbagai sektor, untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ini. Menurutnya, sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

"Diperlukan dukungan dari segenap warga untuk mensukseskan pelaksanaannya," katanya. Sebagai bentuk dukungan, Asep turut menjadi responden pertama dalam pendataan sensus ekonomi 2026 di kesempatan tersebut.

"Saya sudah didata petugas, sekarang giliran bapak dan ibu sekalian. Mari bersama-sama kita sukseskan sensus ekonomi 2026," ajaknya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menyambut kedatangan petugas sensus dengan ramah dan memberikan keterangan secara jujur serta apa adanya.

Pemetaan Potensi Ekonomi Hingga Sektor Digital

Kepala BPS Kabupaten Bekasi Krido Saptono menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia setiap 10 tahun sekali. Tujuan utamanya adalah untuk memotret gambaran lengkap kondisi dan struktur perekonomian nasional maupun daerah.

"Sensus ini tujuan sebenarnya untuk memetakan potensi ekonomi di setiap wilayah. Selain pemetaan, juga akan dibuat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah baik untuk pengembangan usaha besar maupun UMKM," jelas Krido.

Pendataan mencakup berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan, jasa, perhotelan, hingga sektor riil lainnya. Tidak ketinggalan, unit usaha digital yang kini marak bermunculan juga menjadi sasaran pendataan petugas di lapangan.

Kegiatan pendataan dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Selama periode tersebut, petugas akan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah untuk mendata keluarga maupun pelaku usaha. "Harapannya tentu petugas kami bisa diterima di lapangan saat menjalankan tugas sehingga kegiatan sensus ini bisa berjalan sukses dan lancar," pungkas Krido.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara