.png)
1 day ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN, – Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan mempercepat proyek infrastruktur dan investasi publik, terlihat dari lonjakan realisasi belanja modal sebesar 65,21 persen pada triwulan I 2026. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin.
Catur menyatakan bahwa percepatan ini sudah tampak dari meningkatnya eksekusi proyek pembangunan daerah sejak awal tahun anggaran, meskipun pertumbuhan belanja daerah secara keseluruhan masih melambat dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Catur, kenaikan signifikan belanja modal menjadi indikator utama akselerasi pembangunan karena belanja ini berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek infrastruktur, pengadaan aset pemerintah, dan investasi publik di daerah.
Hingga triwulan I 2026, realisasi belanja daerah di Kalimantan Selatan mencapai Rp5,59 triliun atau 13,66 persen dari total pagu anggaran, sementara pendapatan daerah mencapai Rp7,45 triliun atau 23,68 persen dari target. Catur berharap percepatan realisasi belanja modal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi regional pada kuartal berikutnya melalui peningkatan aktivitas pembangunan dan perputaran ekonomi di daerah.
Selain itu, realisasi Belanja Negara tercatat sebesar Rp7,39 triliun, dengan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebagai motor utama penggerak fiskal mencapai Rp1,97 triliun atau tumbuh 28,73 persen, serta penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebagai kontributor terbesar dengan nilai Rp5,43 triliun.
Pada sisi penerimaan, pendapatan negara di Kalimantan Selatan hingga akhir Maret 2026 terkumpul sebesar Rp2,18 triliun atau 7,42 persen dari target tahunan dan masih tumbuh 5,08 persen secara nominal dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Catur menambahkan bahwa penerimaan perpajakan mengalami tekanan dengan kontraksi 4,31 persen secara tahunan akibat tingginya restitusi pajak dan pengaruh kebijakan realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada awal tahun anggaran. Di tengah dinamika tersebut, defisit regional Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp5,21 triliun yang mencerminkan peran APBN sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga daya dorong ekonomi daerah pada awal tahun melalui penguatan belanja pemerintah dan investasi publik.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
