.png)
4 hours ago
5
Presiden Prabowo Subianto (kanan) memberikan salam kepada Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Wapres ke-10 serta ke-12 RI Jusuf Kalla (tengah) usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026). Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia yang bermakna penegasan nilai Pancasila relevan untuk menjaga keutuhan bangsa dan sebagai jawaban terciptanya perdamaian dunia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyatakan posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas, yakni sebagai partai penyeimbang sebagaimana diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.
Penegasan itu disampaikan Said Abdullah merespons pernyataan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta PDIP memperjelas posisinya terhadap pemerintahan.
Menurut Said, sikap sebagai penyeimbang bukanlah sikap yang abu-abu, apalagi dapat disamakan dengan model oposisi yang lazim diterapkan di negara-negara Barat.
“Rakernas PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi,” kata Said kepada media di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Dia menjelaskan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah memberikan arahan yang tegas mengenai makna partai penyeimbang, yakni bersikap objektif dan proporsional terhadap setiap kebijakan pemerintah.
“Sebagaimana ditegaskan Ibu Megawati, sebagai penyeimbang kami bersikap objektif dan proporsional. Kalau pemerintah menjalankan kebijakan yang baik dan berpihak kepada rakyat, sudah seharusnya PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun kami tidak memperoleh manfaat elektoral dari kinerja baik tersebut,” ujarnya.
Sebaliknya, kata Said, bila terdapat kebijakan yang dinilai kurang tepat, PDIP akan menjalankan fungsi koreksi secara konstruktif tanpa didasari kepentingan mencari keuntungan politik.
“Kalau ada kebijakan dan kinerja yang kurang baik, kami mengingatkan secara konstruktif. Dalam posisi seperti itu pun belum tentu kami mendapatkan keuntungan elektoral,” katanya.
