.png)
2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BANDUNG - Transportasi publik di kawasan Bandung Raya secara resmi memasuki era baru. Hal ini ditandai dengan prosesi groundbreaking pembangunan infrastruktur Indonesia Mass Transit Project (Mastran) sekaligus Penandatanganan Kerja Sama Penyediaan Public Service Obligation (PSO) Layanan Angkutan Massal di Kawasan Cekungan Bandung.
Melalui program ini, sistem transportasi massal berbasis Bus Rapid Transit (BRT) ditargetkan mulai beroperasi penuh pada tahun 2027.
Sistem ini akan didukung jaringan transportasi modern yang mencakup jalur khusus, ratusan halte, depo, hingga sistem transportasi pintar (Intelligent Transportation System).
Acara peresmian yang berlangsung di Kawasan Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7/2026) ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, serta para bupati dan wali kota se-Bandung Raya.
Pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan, masyarakat saat ini sangat membutuhkan layanan transportasi umum yang tidak hanya terintegrasi, tetapi juga berkeadilan.
"Ini adalah kegembiraan bagi masyarakat Bandung Raya. Kita berharap penyelenggaraan pembangunannya berjalan aman, lancar, tanpa gangguan, dan mampu menghadirkan kualitas infrastruktur yang bermutu tinggi," ucap KDM.
KDM menambahkan, transportasi publik kini telah menjadi kebutuhan dasar warga metropolitan. "Kita memasuki era baru. Transportasi modern bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga pelayanan yang prima, terdigitalisasi, dan (saling) terkoneksi," tambahnya.
Sejalan dengan hadirnya infrastruktur baru, KDM mendorong perubahan perilaku pengguna transportasi publik agar lebih tertib. Kesadaran menjaga fasilitas umum, membuang sampah pada tempatnya, serta etika berinteraksi di ruang publik menjadi hal krusial.
Pemerintah perlu memberikan pelayanan yang apik guna menunjang keamanan dan kenyamanan penumpang. Mulai dari ketersediaan fasilitas kebersihan, trotoar yang laik, penerangan jalan yang memadai, hingga pengamanan ekstra.
"Karena semakin tinggi trafik transportasi publik kalau tidak diimbangi dengan ketersediaan pengamanan yang kuat maka akan (berpotensi) meningkatkan kejahatan," kata dia.
KDM mengingatkan peningkatan sistem transportasi di kawasan metropolitan harus berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok daerah.
"Jawa Barat harus adil. Kota-kota besar berkembang, tetapi desa-desa juga harus merasakan pembangunan. Infrastruktur dasar wajib menjangkau seluruh lapisan masyarakat," tegasnya.
