Pangkalan Militer AS di Qatar Sibuk, Siap Serang Iran?

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA – Sejumlah personel dilaporkan telah disarankan untuk meninggalkan pangkalan udara militer AS Al Udeid di Qatar pada Rabu malam. Laporan berita tersebut muncul di tengah meningkatnya peringatan dari Amerika Serikat bahwa mereka dapat melakukan intervensi militer untuk mendukung unjuk rasa di Iran.

Al Udeid adalah pangkalan AS terbesar di Timur Tengah yang menampung sekitar 10.000 tentara Amerika. “Ini adalah perubahan postur dan bukan perintah evakuasi,” kata salah satu diplomat kepada Reuters, seraya menambahkan bahwa dia tidak mengetahui alasan spesifik apa yang mendasari tindakan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Qatar tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Kontak langsung antara pejabat senior Amerika Serikat dan Iran juga terhenti ketika ketegangan meningkat terkait kemungkinan serangan militer. Jalur komunikasi antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan utusan khusus AS Steve Witkoff telah ditangguhkan, kata seorang pejabat senior yang tidak disebutkan namanya kepada kantor berita Reuters.

Laporan ini muncul di tengah meningkatnya ancaman Presiden Donald Trump untuk melakukan intervensi militer ketika Iran melakukan tindakan keras setelah dua minggu demonstrasi mematikan. Teheran berjanji akan membalas pangkalan militer AS di Timur Tengah jika diserang.

Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh  berjanji akan menghalau serangan apa pun ke Iran  'sampai titik darah penghabisan'. Ia mengatakan Iran mempunyai “banyak kejutan” untuk semua musuh yang menyerangnya.

“Jika ancaman ini diubah menjadi tindakan, kami akan membela negara dengan kekuatan penuh dan sampai titik darah penghabisan, dan pertahanan kami akan sangat merugikan mereka,” kata Nasirzadeh pada pertemuan keamanan, menurut Press TV.

Dia juga memperingatkan negara-negara yang memberikan bantuan untuk setiap serangan terhadap Iran bahwa mereka “akan menjadi target yang sah”. Menurut Nasirzadeh, kerusakan yang disebabkan oleh perang 12 hari Israel terhadap Iran pada bulan Juni telah diperbaiki dan “kapasitas produksi militer meningkat”.

Sementara, Kementerian Luar Negeri Iran mengecam sanksi baru AS, dan menggambarkan sanksi tersebut sebagai tindakan ilegal dan dilatarbelakangi oleh apa yang disebutnya sebagai “kebencian yang mengakar” terhadap negara tersebut.

“Tindakan tersebut tidak manusiawi dan melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, dilasnir Aljazirah.

Juru bicara kementerian Esmaeil Baghaei memperingatkan bahwa sanksi tersebut akan mempunyai konsekuensi serius di luar Iran karena tindakan sepihak AS melemahkan sistem perdagangan global. Menurutnya PBB dan lembaga-lembaganya mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum internasional dan mencegah tindakan ekonomi yang memaksa.

Trump sebelumnya mengatakan negara-negara yang melakukan perdagangan dengan Iran akan dikenakan tarif sebesar 25 persen untuk setiap bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat.