NU Dukung Polri Ada di Bawah Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Nahdlatul Ulama (NU) mendukung posisi Polri tetap berada di bawah Presiden RI.  Wakil Rais Aam PBNU, KH. Muhammad Anwar Iskandar, yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)  melihat selama ini masyarakat sudah merasakan kemaslahatan dan kemanfaatan yang baik keberadaan Polri.

Menurut Kiai Anwar, keberadaan Polri penting dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia."Saya mendukung sepenuhnya Polri di bawah Presiden dan bukan yang lain. Posisi ini adalah sesuatu yang sangat ideal,"kata Kiai Iskandar melalui video yang beredar pada Kamis, 29 Januari 2026.

"Mari kita bersama-sama mendoakan agar Kepolisian Republik Indonesia senantiasa berada dalam lindungan bimbingan dan ridho Allah SWT, untuk membersamai Presiden dan kita semuanya, menjaga negara dan bangsa ini menuju satu masyarakat yang maju, modern, dan diridhoi oleh Allah SWT,"tegas dia.

Senada dengan Kiai Anwar, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mendukung Polri tetap di bawah Presiden. Ia menilai penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana pembentukan Menteri Kepolisian merupakan sikap yang tepat untuk menjaga independensi dan muruah Polri.

Menurut dia, gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian bukan sekadar soal struktur, melainkan soal garis kendali yang berpotensi membuka ruang tarik-menarik politik.“Kalau rantai komando dibuat berlapis dan diseret ke ruang politik, yang pertama terpukul adalah netralitas. Polri harus tetap kuat sebagai institusi negara, bukan alat kepentingan,” kata Gus Fahrur lewat keterangan tertulis.