Negara Muslim tak Seragam Tanggapi Aksi AS di Venezuela

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Aksi Presiden AS Donald Trump menyerang Venezuela dan menyulik presidennya, Nicolas Maduro memicu rekasi beragam negara-negara dunia. Tak terkecual negara-negara mayoritas Muslim yang agaknya tak punya sikap seragam soal aksi tersebut.

Iran, sekutu lama Venezuela, adalah pihak pertama yang mengomentari serangan tersebut, mengecam tindakan AS sebagai “agresi militer”. Mereka menuduh Washington melanggar hukum internasional dan “kedaulatan nasional negara tersebut.”

"Serangan militer AS terhadap Venezuela merupakan pelanggaran yang jelas terhadap prinsip-prinsip dasar Piagam PBB dan aturan dasar hukum internasional, khususnya Pasal 2, Paragraf 4 Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekerasan," kata Kementerian Luar Negeri Iran. Aksi AS disebut sebagai agresi yang harus segera dikutuk oleh PBB dan semua negara yang peduli dengan penegakan supremasi hukum, perdamaian, dan keamanan internasional

Di Yaman, pemerintah de facto yang dipimpin oleh gerakan Houthi Ansarullah di Sanaa juga mengecam AS sebagai “teroris.” "Apa yang dilakukan Amerika terhadap Venezuela membuktikan sekali lagi bahwa Amerika adalah kepala kejahatan dan ibu dari terorisme. Yaman menegaskan solidaritasnya dengan Venezuela dan Presidennya Nicolás Maduro, yang menolak untuk tunduk pada hegemoni Amerika. Yaman mendukung hak Venezuela untuk mempertahankan kedaulatannya, rakyatnya, dan sumber dayanya dalam menghadapi agresi brutal Amerika," tulis Kantor Politik Ansarallah mengatakan dalam sebuah pernyataan:

Merujuk 5pillarsuk.com, kelompok-kelompok Palestina juga menentang serangan tersebut, termasuk kelompok bersenjata Hamas yang berkuasa di Gaza, yang merupakan kelompok terlarang di Inggris dan AS, namun tidak demikian di Venezuela. “Agresi ini merupakan kelanjutan dari kebijakan dan campur tangan Amerika yang tidak adil, yang didorong oleh ambisi kekaisarannya,” kata kelompok yang berbasis di Gaza itu dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.

Hamas menambahkan bahwa kebijakan AS seperti itu “telah menyebabkan kekacauan di beberapa negara, dan menimbulkan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional.”

Qatar adalah negara Teluk Arab yang paling terkenal yang bereaksi, mengeluarkan pernyataan resmi beberapa jam setelah insiden tersebut, menyatakan keprihatinan atas perkembangan tersebut dan menawarkan bantuan untuk menengahi pembicaraan politik.

Malaysia mengeluarkan salah satu tanggapan terkuat di antara negara-negara mayoritas Muslim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan dia mengikuti perkembangan di Venezuela “dengan sangat prihatin,” dan menuntut agar Maduro dan istrinya dibebaskan.

“Presiden Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya,” kata Anwar, seraya menambahkan bahwa operasi tersebut “jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan merupakan penggunaan kekerasan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat.” Dia berpendapat bahwa pemecatan paksa kepala pemerintahan melalui tindakan eksternal mengikis pembatasan penggunaan kekuasaan antar negara.