.png)
1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) MQ Iswara menyambut positif, kebijakan Pemprov Jabar yang mempertahankan program prioritas pembangunan ditengah adanya penurunan pendapatan di tahun 2026. Penurunan pendapatan, karena adanya pemangkasan dana transfer daerah dari pemerintah sudah tepat.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2026, ditetapkan volume anggaran tahun depan sebesar Rp 30,496 triliun. Pendapatannya yang tercantum dalam APBD, mencapai Rp30,115 triliun, dan belanja daerah sebesar Rp29,829 triliun.
"Dalam APBD 2026 ini walaupun anggaran berkurang dibandingkan 2025 tapi kita program kegiatan tidak berkurang. Yang berkurang itu belanja-belanja penunjang kegiatan. Kami mengapresiasi strategi pa gubernur dalam membuat kebijakan," ujar Iswara, Jumat (21/11/2025).
Politisi Partai Golkar itu menjabarkan, program pembangunan prioritas seperti di bidang pendidikan di Jabar yang mendapat alokasi angggaran cukup besar untuk tahun depan. Rencana belanjanya, sudah melampaui komitmen anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD sesuai amanat konstitusi.
"Anggaran terbesar ada di Dinas Pendidikan, saat ini posisinya sudah 35 persen lebih. Direcanakan ada Rp10 triliun Dinas Pendidikan," kata Iswara.
Begitupun pembangunan infrastruktur, kesehatan hingga perekonomian yang tetap menjadi program prioritas di Jawa Barat sesuai yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
"Pemprov dan DPRD Jabar tetap melakukan pembangunan. Baik itu membangun sekolah, ruang kelas baru, membangun Puskesmas, RSUD, alat kesehatan, membangun jalan, jembatan, irigasi, PJU, dan sebagainya, itu tetap kita lakukan," katanya.
Sebab program pembangunan prioritas tetap berjalan, kata Iswara, maka indikator-indikator makro tidak boleh ada yang mengalami penurunan. Seperti indeks pendidikan, indeks kesehatan, indeks kemantapan jalan, angka harapan hidup dan sebagainya. "Itu tidak boleh kurang karena anggaran tetap dipenuhi pa gubernur," kata Iswara.
Iswara mengatakan, disepakatinya APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 ini merupakan buah manis dari kolaborasi antara DPRD dengan Pemprov Jawa Barat. Dimana besarannya ada kenaikan postur APBD tahun 2026 dibandingkan dengan nota pengantar keuangan yang disampaikan sebelumnya.
Iswara pun, mengajak semua elemen masyarakat sama-sama mendukung semua program pemerintah. Sebab meyakini program yang sudah direncanakan pemerintah akan berdampak dan bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat.
"Jadi kami mengapresiasi teman-teman TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) dan OPD (organisasi perangkat daerah) yang ada di Pemprov Jabar yang berhasil menaikan target-target pendapatan," katanya.
