Menyongsong Era Prabowo-Gibran: Makan Bergizi Gratis hingga Emiten Potensi Cuan

IDXChannel – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia periode 2024-2029 di Gedung Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki ambisi besar, dengan membidik pertumbuhan ekonomi yang tinggi lewat proyek-proyek utama ke depannya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk jutaan siswa, yang rencananya bakal diperluas dan menyasar ibu hamil (bumil).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Adik Kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo memproyeksikan, total kebutuhan pembiayaan untuk program MBG, baik untuk anak usia sekolah hingga ibu rumah tangga atau bumil ini sekitar Rp450 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi meneken aturan soal pembentukan Badan Gizi Nasional. Dengan begitu, Program MBG bakal dimulai pada Januari 2025 mendatang. 

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pemerintah siap mengalokasi anggaran sebesar Rp800 miliar per hari untuk membiayai program tersebut. 

Secara keseluruhan, Badan Gizi akan mengeluarkan anggaran mencapai Rp1,2 triliun setiap harinya. Namun anggaran itu sudah termasuk investasi Sumber Daya Manusia (SDM) masa depan.

Sementara 85 persen dari Rp1,2 triliun itu akan digunakan untuk intervensi makanan bergizi.

Makan Bergizi Gratis dan Program Unggulan Lainnya

Selain Makan Bergizi Gratis, menurut catatan Senior Economist Samuel Sekuritas Fithra Faisal Hastiadi, Jumat (18/10/2024), terdapat sejumlah proyek utama Prabowo lainnya.

Sebut saja, Prabowo berencana mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis, memberantas kasus TBC, dan membangun rumah sakit berkualitas di setiap daerah.

Dia juga akan mendirikan sekolah unggulan di setiap kabupaten serta merenovasi sekolah yang memerlukan perbaikan.

Program kartu kesejahteraan sosial dan dukungan usaha akan diperluas untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

Gaji pegawai negeri, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, aparat TNI/Polri, dan pejabat negara, juga akan dinaikkan. Pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan akan dilanjutkan, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dan penyediaan perumahan terjangkau.

Selain itu, ia berencana membentuk Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio pendapatan negara terhadap PDB hingga 23 persen.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga, masih mengutip Fithra, memiliki 17 program prioritas, seperti swasembada pangan, energi, dan air, peningkatan layanan kesehatan, serta pemberantasan kemiskinan dan korupsi.

Di samping itu, mereka berkomitmen memperkuat pendidikan, infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam (SDA), melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta menjamin kerukunan antar-umat beragama dan pelestarian seni budaya.

Indonesia terbilang rajin mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen per tahun. Prabowo pun berjanji untuk memanfaatkan kebijakan pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi) guna mencapai pertumbuhan 8 persen dengan mengandalkan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah.

Untuk mencapai hal itu, mengutip AFP, Sabtu (19/10/2024), Prabowo mengandalkan proyek-proyek besar nasional, kekayaan sumber daya alam nusantara, serta upaya menurunkan angka kemiskinan yang masih di atas 9 persen.

Menurut catatan ekonom Samuel, Prabowo-Gibran akan melaksanakan 7 proyek dalam program Quick Win dalam masa 100 hari pertama pemerintahan baru tersebut dengan anggaran Rp121 triliun.

Tujuh program yang dimaksud adalah makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, renovasi sekolah Rp20,0 triliun, sekolah unggulan terintegrasi Rp2,0 triliun,

Kemudian, program lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp15,0 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp1,8 triliun, dan penuntasan Tuberkulosis (TBC) Rp8,0 triliun.

Pro-Kontra

Program MBG yang akan menjadi andalan Prabowo menghadapi kritik terkait masalah logistik dan biaya.

Beberapa pihak, demikian kata AFP, meragukan kemampuannya menjalankan rencana tersebut sambil tetap menjaga pengeluaran dalam batas defisit fiskal tahunan sebesar tiga persen dari PDB, yang diwajibkan oleh undang-undang (UU).

Jokowi fokus pada proyek infrastruktur besar seperti jalan, jembatan, dan bandara yang bertujuan meningkatkan konektivitas di seluruh nusantara.

Namun, para ahli berpendapat, Prabowo akan mengambil pendekatan berbeda dalam upayanya mewujudkan janji kampanye untuk menjadikan Indonesia, yang notabene G20, sebagai ekonomi maju.

"Dia tidak akan mengikuti langkah Jokowi secara begitu saja, tetapi juga tidak akan sepenuhnya meninggalkan atau mengabaikan semuanya, jadi dia akan berada di tengah-tengah," kata ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, dikutip AFP.

 "Sepertinya dia memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dari Jokowi. Prioritasnya bukan lagi pembangunan infrastruktur, melainkan lebih ke pengembangan sumber daya manusia," ujarnya.

Pengamat menilai, agenda Prabowo juga akan berfokus pada sektor pertanian, dengan program lumbung pangan yang bertujuan mencapai swasembada pangan, pembukaan lahan untuk proyek bioetanol di wilayah timur Papua yang masih bergolak, serta green fund yang menjual kredit emisi karbon.

Sementara itu, Prabowo juga mewarisi proyek warisan Jokowi, yaitu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, di Kalimantan Timur, di mana konstruksi sedang berlangsung.

Kota ini diperkirakan baru akan siap pada 2045, tetapi pembangunan cepatnya dinilai sudah membebani anggaran negara.

Halaman : 1 2