.png)
4 hours ago
7
Jurnalis mengambil gambar suasana dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Pramaguna Nasional yang ditutup sementara di Pangauban, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (27/3/2026). Badan Gizi Nasional (BGN) mengentikan sementara operasional dapur SPPG tersebut setelah aksi joget dari pemilik dapur atau mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) Hendrik Irawan yang viral di media sosial dan dinilai melanggar asas kepatutan serta terdapat temuan adanya infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dibangun tidak sesuai dengan standar.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akhirnya mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merespons dampak kenaikan harga energi akibat eskalasi perang di Timur Tengah terhadap anggaran negara. Program MBG pada Sabtu dan saat liburan sekolah akan dihapus.
“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit satu triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Menurut dia, penghematan tersebut dapat mencapai sekitar Rp4 triliun dalam sebulan jika dihitung selama empat pekan. “Empat kali dalam sebulan itu bisa mengirit atau menghemat Rp4 triliun. Setahun tentu saja sekitar Rp50 triliun kita bisa menghemat,” ujarnya.
Selain pada hari Sabtu, pemerintah juga menghapus penyaluran MBG saat masa liburan sekolah sebagai bagian dari penajaman program. Juda menegaskan pemerintah tetap menjalankan program prioritas, namun dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan berkualitas.
“Ini adalah refocusing atau penajaman. Kita tetap melakukan program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam,” ucapnya.
Ia menambahkan pemerintah juga mengevaluasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar nutrisi. Menurutnya, pemerintah akan bertindak tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang tidak memenuhi standar tersebut.
Lebih lanjut, Juda mengatakan penajaman belanja tersebut dilakukan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di tengah tekanan harga minyak global. Ia menambahkan pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi guna melindungi daya beli masyarakat, meskipun berimplikasi pada peningkatan subsidi.
sumber : Antara
