.png)
4 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Konflik bersenjata yang terus-terusan terjadi di Papua selalu meninggalkan duka dan luka mendalam bagi masyarakat asli di provinsi ujung timur Indonesia itu. Bupati Puncak, Papua Tengah Elvis Tabuni mempertanyakan apa salah rakyatnya sehingga harus terus-terusan menjadi korban keganasan konflik bersenjata antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Elvis, dalam video yang disampaikan kepada Republika, Senin (27/4/2026) menyampaikan dukanya yang tak tertahan atas peristiwa saling tembak antara pasukan TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM di Kampung Kembru, pada 14 April 2026 lalu. Dalam peristiwa itu, laporan resmi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang disampaikan kepada Republika pekan lalu, membuat tewas 15 orang warga biasa, dari perempuan, laki-laki, hingga anak-anak.
Selain itu, peristiwa saling tembak itu juga berujung pada tiga korban anak-anak, dua perempuan, dan laki-laki dewasa mengalami luka-luka tembak terkena serpihan peluru tajam. Saling tembak antara TNI dan OPM itu juga memicu gelombang eksodus ratusan warga mencari tempat aman yang sebenarnya sulit. Bupati Elvis mempertanyakan mengapa peristiwa tembak-menembak, saling konflik antara TNI dan pasukan OPM itu malah menyasar warganya.
Dengan tangisan dan linangan air mata, Bupati Elvis meminta agar konflik berkepanjangan itu setop. “Saya menghormati seluruh masyarakat saya. Khususnya masyarakat di Kambru (yang mengalami) insiden pada 14 April lalu. Masyarakat saya ada di situ. Tetapi rakyat saya hilang, tanpa salah. Anak kecil tidak salah. Mama-mama tidak salah. Masyarakat saya tidak salah,” ujar Elvis. “Rakyat kami tidak tahu apa-apa. Tetapi mereka mati,” sambung Elvis.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem mengingatkan peristiwa kontak tembak antara TNI dan TPNPB-OPM yang terjadi di Kampung Kambru pekan lalu itu, membuktikan tak adanya kemajuan dalam perlindungan hak asasi terhadap masyarakat di Papua. Theo mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto serius dalam menghentikan konflik bersenjata yang sudah terlalu panjang dan merenggut banyak nyawa di Papua.
“Saya meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto agar memandang peristiwa ini dari persepektif kemanusiaan dengan memprioritaskan perlindungan warga sipil,” kata Theo saat dihubungi Republika dari Jakarta, Senin (27/4/2026). Menurutnya, peristiwa di Kampung Kambru, yang berujung pada tewasnya 15 warga sipil merupakan bukti tentang otoritas keamanan Indonesia, pun kelompok separatis bersenjata Papua Merdeka yang tak mengindahkan hukum-hukum internasional.
Kata Theo, bahkan dalam peperangan sekalipun tetap menjadikan warga sipil sebagai pihak tak terkait atas konflik yang wajib mendapatkan perlindungan. “Warga sipil berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum humaniter internasional. Kerangka hukum ini menetapkan perlindungan dasar bagi individu yang tidak terlbat langsung dalam konflik bersenjata,” kata Theo. Dia mendesak agar dilakukan pengusutan, penyidikan mendalam atas peristiwa di Kampung Kambru itu.
Sedikitnya 15 warga sipil termasuk anak-anak dan kelompok rentan dilaporkan meninggal dunia dalam operasi penindakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap kelompok separatis bersenjata Papua Merdeka di Kampung Kembru, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu hingga kini masih dalam penelusuran, dan pengumpulan informasi jumlah seluruh korban dalam operasi militer yang terjadi pada Selasa (14/4/2026) tersebut.
