Makan Bergizi Gratis: Berbenah ke Depan

Oleh: Adeng Hudaya, Iramdan, dan Tuty Saragih, Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan Bogor/Dosen Universitas Indraprasta PGRI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai respons negara terhadap persoalan gizi anak dan ketimpangan sosial yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan manusia.

Dalam kerangka kebijakan publik, MBG diposisikan sebagai intervensi strategis yang tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, juga pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) jangka panjang.

Pengalaman negara lain menunjukkan, program makan bergizi dapat efektif jika dirancang dengan tata kelola yang kuat.

Jepang, misalnya, melalui program kyūshoku, menjadikan makan siang sekolah sebagai bagian dari pendidikan, dengan menu yang disusun ahli gizi dan keterlibatan siswa dalam proses penyajian. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan status gizi, juga membentuk kebiasaan hidup sehat.

Brasil melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) mengaitkan program gizi dengan pemberdayaan ekonomi lokal dengan mewajibkan pembelian bahan pangan dari petani kecil. Mekanisme pengawasan partisipatif menjaga transparansi dan akuntabilitas program.

Sementara itu, Finlandia menunjukkan pentingnya konsistensi kebijakan jangka panjang, integrasi lintas sektor, dan komitmen pada kesetaraan. Makanan sekolah dipandang sebagai hak dasar anak dan investasi strategis pembangunan manusia.

Namun, besarnya skala program dan tingginya ekspektasi publik di Indonesia menjadikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) rentan terhadap berbagai persoalan implementasi yang, jika tidak dikaji secara kritis, berpotensi mengaburkan tujuan utamanya.

Persoalan tersebut meliputi akurasi data dan penentuan sasaran penerima manfaat, perbedaan kapasitas antardaerah, tata kelola, standar gizi dan keamanan pangan. Keberhasilan ke depan sangat ditentukan sejauhmana kendala-kendala ini bisa diminimalkan atau bahkan ditiadakan.

Akurasi Data dan Penentuan Sasaran

Keberhasilan MBG sangat ditentukan ketepatan negara dalam mengidentifikasi kelompok sasaran. Data bukan sekadar alat administrasi, melainkan fondasi keadilan dan efektivitas kebijakan.

Namun dalam praktiknya, MBG masih bertumpu pada berbagai basis data yang belum sepenuhnya terintegrasi dan menggunakan indikator berbeda. Akibatnya, penentuan sasaran lebih bersifat administratif dibandingkan berbasis kondisi riil di lapangan.

Tumpang tindih antarprogram bantuan sosial memperkuat persoalan ini. Satu keluarga dapat tercatat sebagai penerima beberapa bantuan, sementara keluarga lain yang sama-sama rentan justru tidak tersentuh.

Minimnya mekanisme verifikasi berbasis komunitas menunjukkan lemahnya pelibatan aktor lokal. Padahal sekolah dan masyarakat memiliki pengetahuan kontekstual yang kuat mengenai kondisi peserta didik.

Maka, perlu dikembangkan strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam konteks lokal karena satuan pendidikan atau sekolah menjadi pusat program. Ketidaktepatan sasaran tidak hanya menurunkan efektivitas program, juga menggerus rasa keadilan sosial dan kepercayaan publik.

Kesenjangan Kapasitas Antardaerah

Sebagai kebijakan nasional, MBG dihadapkan pada keragaman kondisi daerah yang sangat kompleks. Perbedaan kapasitas fiskal, geografis, infrastruktur, dan kualitas SDM menyebabkan implementasi program berjalan tidak seragam.

Daerah dengan kapasitas fiskal kuat cenderung mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan, sementara daerah dengan keterbatasan anggaran hanya menjalankan program secara minimal.

Keterbatasan infrastruktur, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan, turut memengaruhi kualitas layanan. Tantangan distribusi bahan pangan, keterbatasan fasilitas dapur, serta akses air bersih berdampak langsung pada mutu dan keamanan makanan.

Selain itu, keterbatasan SDM yang memahami manajemen pangan dan standar gizi membuat implementasi di banyak daerah sangat bergantung pada improvisasi. Kondisi ini menunjukkan, standar nasional belum sepenuhnya mampu menjamin kesetaraan layanan.

Untuk itu, pemerintah perlu mengembangkan standar nasional yang menjamin kesetaraan layanan di daerah-daerah.

Tata Kelola

Tata kelola yang baik merupakan prasyarat utama keberhasilan MBG. Pengelolaan anggaran dan pengadaan bahan pangan memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat.

Tanpa keterbukaan informasi mengenai alokasi anggaran dan standar biaya, ruang pengawasan publik menjadi terbatas. Proses pengadaan yang tidak transparan berpotensi menurunkan kualitas bahan makanan dan membuka peluang konflik kepentingan.

Sekolah dan pemerintah daerah (pemda) memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas program. Namun dalam praktiknya, sekolah seringkali hanya diposisikan sebagai pelaksana teknis tanpa kewenangan memadai dalam perencanaan dan pengawasan.

Di sisi lain, kapasitas pengawasan pemda juga terbatas. Kondisi ini menegaskan pentingnya sistem pengawasan berlapis dan partisipatif yang melibatkan masyarakat serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu keterlibatan tenaga profesional dan sistem pengawasan yang konsisten. Dengan hal itu, potensi kegagalan MBG bisa diminimalisasi terutama untuk mencapai tujuan kesehatan sehingga tidak menimbulkan risiko baru bagi anak.

Standar Gizi dan Keamanan Pangan

Esensi MBG terletak pada kualitas gizi dan keamanan pangan. Menu yang disediakan idealnya disusun berdasarkan kebutuhan gizi anak sesuai usia dan konteks lokal.

Namun, tekanan efisiensi anggaran sering membuat menu disusun secara seragam dan minimal. Akibatnya, nilai gizi yang diberikan belum tentu mencukupi kebutuhan anak, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan kerentanan gizi.

Keamanan pangan juga menjadi isu krusial. Proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan membutuhkan standar kebersihan yang ketat. Keterbatasan fasilitas dan minimnya pelatihan pengelola, meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Untuk itu perlu pengawasan yang konsisten dan keterlibatan tenaga profesional. Apabila hal tersebut dilakukan maka dapat dihindari potensi dampak yang bertolak belakang dengan tujuan awalnya.

Pembelajaran Kebijakan

Pelaksanaan MBG yang lalu memberikan pelajaran penting bagi pengembangan kebijakan ke depan. Pertama, pentingnya perencanaan berbasis data yang valid dan terintegrasi.

Kedua, urgensi kolaborasi lintas sektor karena isu gizi anak berkaitan erat dengan pendidikan, kesehatan, dan pangan. Ketiga, partisipasi masyarakat terbukti penting untuk meningkatkan sensitivitas konteks lokal dan akuntabilitas program.

Terakhir, perlu ketegasan strategi keberlanjutan agar kebijakan sosial seperti MBG menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia.

MBG menyimpan pelajaran kebijakan (policy learning) yang penting yaitu kebijakan publik berskala besar tidak cukup hanya dirancang dengan tujuan normatif yang kuat, tetapi harus ditopang perencanaan berbasis bukti, tata kelola yang baik, kolaborasi lintas sektor, serta strategi keberlanjutan yang jelas.

Dengan membaca pengalaman MBG secara kritis, kebijakan ini dapat menjadi cermin bagi negara untuk memperbaiki tata kelola program sosial agar lebih adil dan berdampak jangka panjang.