.png)
5 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tayangan bermuatan pelecehan kepada kiai dan pesantren dalam program x-posed uncensored di Trans7 terus mengundang kecaman banyak pihak. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB DPR RI Dedi Wahidi menilai tayangan tersebut merendahkan pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan nasional.
“Tayangan program x-posed uncensored jelas merupakan pelecehan terhadap pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan nasional. Tayangan ini jelas dibuat secara terburu-buru, asal comot, jauh dari prinsip-prinsip jurnalistik. Sangat disayangkan jika tayangan ini kemudian lolos verifikasi dan mengudara secara nasional,” ujar Dedi Wahidi, Kamis (16/10/2024).
Dia menjelaskan, pondok pesantren selama ini menjadi salah satu penyangga sistem pendidikan nasional. Banyak peserta didik yang tidak tertampung di sekolah-sekolah negeri terselamatkan dengan keberadaan pesantren-pesantren yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat.
“Pesantren ini mendidik para santri dengan sanad keilmuan yang jelas. Mereka juga dididik dengan kultur sesuai budaya masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau sekarang pesantren di-framing melestarikan feodalisme bahkan perbudakan, jelas itu ngawur,” ujar dia.
Dedi menilai, media nasional sekelar Trans7 harusnya mempunyai standar verifikasi berlapis. Apalagi jika menyangkut konten-konten sensitif yang bisa mendiskreditkan kelompok atau individu tertentu.
“Karena dampak tayangan ini begitu luar biasa di mana bisa menghancurkan kredibilitas dan nama baik pesantren. Apalagi dalam tayangan tersebut yang di-framing adalah pengasuh Lirboyo yang merupakan salah satu pesantren terbesar di nusantara,” ujarnya.
Alumni Pesantren Babakan Ciwaringin ini menegaskan selama ini pesantren telah melahirkan banyak lulusan-lulusan berkualitas yang tersebar dalam berbagai bidang pekerjaan. Lulusan pesantren ini juga menjadi salah satu penyangga bagi tegaknya NKRI yang penuh keragaman baik dari sisi suku, agama, dan ras.
“Selama ini pesantren-pesantren NU menjadi garda terdepan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Para santri ini juga menjadi garda terdepan untuk menolak ideologi trans-nasional yang merusak tenun kebangsaan kita. Lalu tiba-tiba dinarasikan sebagai penghambat kemajuan, kan aneh,” katanya.
Ketua Dewan Pembina Ponpes Darul Ma’arif Indramayu ini mendesak agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan sanksi tegas kepada Trans7. Menurutnya, Trans7 tidak cukup hanya meminta maaf karena apa yang mereka tayangkan memberikan dampak luar biasa bagi institusi pesantren dan kiai pengasuh pesantren di tanah air.
“KPI telah menghentinkan sementara program xpose unsensored, namun mengingat beratnya pelanggaran KPI bisa mempertimbangkan pembekuan kegiatan siaran hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) Trans7,” ujar dia.
