.png)
3 hours ago
2
Mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Mahasiswa dari sejumlah universitas berunjuk rasa menuntut pemerintah untuk mengendalikan anggaran negara dan menurunkan harga bahan bakar serta kebutuhan pokok.
Oleh: Azis Subekti, mahasiswa Program Doktor Hukum UAI, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Ada sebuah ironi besar yang sedang tumbuh di banyak negara demokrasi pada abad ke-21.
Semakin luas kebebasan berbicara yang dimiliki manusia, semakin sulit menemukan percakapan yang sungguh-sungguh mencari kebenaran.
Semakin terbuka ruang demokrasi, semakin mudah kemarahan menyamar sebagai keberanian.
Semakin banyak orang mengaku memperjuangkan rakyat, semakin sedikit yang benar-benar bersedia mendengar satu sama lain.
Fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia.
Ia terjadi di Amerika Serikat yang terbelah oleh polarisasi politik. Ia terjadi di Eropa yang menghadapi gelombang populisme dan krisis kepercayaan terhadap institusi. Ia terjadi di berbagai negara yang mendapati bahwa kebebasan ternyata tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan.
Demokrasi memang memberi manusia hak untuk berbicara.
Tetapi demokrasi tidak pernah menjamin manusia akan menggunakan hak itu dengan baik.
Di sinilah sesungguhnya ujian terbesar sebuah bangsa dimulai.
Bukan ketika rakyat tidak memiliki kebebasan.
Melainkan ketika rakyat memiliki kebebasan yang begitu besar, tetapi perlahan kehilangan adab dalam menggunakannya.
Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik Indonesia memperlihatkan gejala yang patut direnungkan bersama.
Kritik terhadap pemerintah terus mengalir. Demonstrasi berlangsung. Media menjalankan fungsi pengawasan. Akademisi, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil menyampaikan pandangan yang beragam. Semua itu merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
