IDF Diprediksi 'Kosong' pada 2027, Ribuan Tentara Selesaikan Kontrak Bersamaan

REPUBLIKA.CO.ID,TEL AVIV — Pasukan pendudukan Israel (IDF) dilaporkan tengah menghadapi krisis kekurangan personel yang kian parah. Sejumlah perwira senior memperingatkan bahwa situasi ini telah mencapai "titik kritis" di tengah melonjaknya tuntutan operasi militer di berbagai front pertempuran.

Menurut keterangan sejumlah pejabat Israel, tekanan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya kini melanda pasukan reguler maupun cadangan. Komando tinggi militer berulang kali melayangkan peringatan bahwa tanpa adanya perubahan regulasi terkait kebijakan wajib militer serta perpanjangan masa dinas, kapasitas operasi jangka panjang militer Israel terancam lumpuh, dilansir dari Al Mayadeen, Jumat(22/5/2026).

Seorang sumber militer senior mengungkapkan kepada media bahwa angkatan bersenjata Israel saat ini berada dalam fase kelelahan akut akibat operasi yang terus berjalan tanpa henti. Sementara itu, pejabat keamanan lainnya memperingatkan adanya tingkat penyusutan jumlah pasukan (attrition) yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya kerusakan struktural di dalam unit-unit tempur.

Eksploitasi pasukan cadangan

Data yang dikutip media Israel mengindikasikan adanya defisit kebutuhan tentara hingga mencapai 12 ribu personel, termasuk di dalamnya sekitar 7.500 prajurit tempur.

Krisis ini diperparah oleh ketergantungan yang terlampau tinggi pada pasukan cadangan (reserves). Masa tugas tahunan bagi tentara cadangan melonjak drastis, dari yang semula hanya sekitar 25 hari di masa lalu, kini membengkak menjadi antara 80 hingga 100 hari. Beberapa laporan bahkan menunjukkan angka penugasan operasi yang jauh lebih tinggi dari itu.

Para pejabat militer juga menyoroti hancurnya keseimbangan tradisional antara dinas aktif, masa cadangan, dan siklus pelatihan. Tentara reguler kini semakin sering dikerahkan langsung dalam peran-peran operasi, sementara unit-unit tempur dipaksa menghadapi ketegangan yang berkepanjangan tanpa mendapatkan waktu istirahat atau pelatihan yang memadai.

Untuk mengatasi hal ini, pihak militer dilaporkan telah mendesak tiga langkah legislatif utama: memperpanjang kembali masa wajib militer menjadi 36 bulan, menerapkan kerangka kerja baru untuk dinas cadangan, dan mereformasi undang-undang wajib militer agar mencakup kelompok ultra-Ortodoks (Haredim). Kendati demikian, laporan media lokal menyebut kebuntuan politik di parlemen telah membekukan pembahasan ketiga inisiatif tersebut.