Ekonom Sebut Stimulus Ekonomi Prabowo Tak Sentuh Kelas Menengah

Jakarta -

Pemerintah resmi merilis lima paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan balik ke angka 5% di kuartal II 2025. Namun begitu, stimulus yang diberikan pemerintah cenderung menyasar masyarakat kelas bawah.

Ekonom Senior institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menjelaskan, pemerintah perlu menambah stimulus ekonomi bagi masyarakat kelas menengah. Pasalnya, kelas menengah ini turut berperan dalam menjaga konsumsi rumah tangga.

"Kelas menengah ini kan juga mengkonsumsi, katakanlah beberapa pengeluaran untuk rumah tangga yang lain," ujar Tauhid kepada detikcom, Selasa (3/6/2025).

Karenanya, Tauhid menilai pemerintah perlu juga menyediakan stimulus ekonomi bagi kalangan kelas menengah. Pertama, ia menilai pemerintah perlu kembali menyediakan subsidi listrik.

Adapun dalam pengumuman stimulus ekonomi kemarin, Senin (2/6/2025), pemerintah membatalkan pemberlakukan diskon tarif listrik 50%. Padahal, kata Tauhid, diskon ini juga mencakup masyarakat kelas menengah.

"Sebenarnya kemarin waktu listrik, kelas menengah itu dapat banyak karena kan itu R1. R1 itu 112 juta pelanggan. Kalau penduduk miskin saja sekitar, katakan lah 10 juta keluarga, sisanya itu kelas menengah. Jadi begitu dapat potongan listrik katakan lah 50%, di R-1 rumah tangga itu, di bawah 2200 itu kelas menengah terbantu banget. Tapi ini dibatalkan," jelasnya.

Kedua, Tauhid menilai pemerintah perlu memperluas cakupan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Adapun BSU ini akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta/bulan. Tauhid menilai, pemberian BSU ini kiranya perlu juga menyasar ke pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

"Katakan lah di bawah Rp 3,5 juta itu bisa diperluas. Jadi bisa ditambah volumenya. Termasuk kelas menengah ini yang statusnya PKWT. Itu banyak sekali yang nggak kena, sementara yang dapat kelas menengah ini kan yang (pegawai) tetap," terangnya.

Di sisi lain, Tauhid menilai pemerintah perlu juga memberi stimulus bagi industri padat karya di wilayah perkotaan. Ia juga menilai intervensi pemerintah untuk membantu industri yang terdampak dinamika global untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Agar lebih optimal (stimulus) ditambah lagi (untuk) padat karya di sektor perkotaan karena yang masuk di pedesaan. Biasanya yang terjerumus dalam kondisi pelemahan ekonomi biasanya di kota juga banyak. Kedua, stimulus bagi industri, pelaku usaha terutama yang terdampak pelemahan global ini perlu dibantu agar mereka tidak langsung melakukan PHK," imbuhnya.

Untuk diketahui, pemerintah resmi memberikan lima paket stimulus ekonomi, yakni diskon tarif tol 20% untuk 110 juta pengendara, diskon transportasi kereta 30%, pesawat 6%, dan kapal laut 50%, kemudian tambahan bantuan sosial (bansos) untuk 18,3 juta penerima, perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).

(rrd/rrd)