.png)
17 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Langkah Presiden AS Donald Trump menyerang Venezuela, menangkap presidennya, dan kemudian menyatakan perebutan cadangan minyak dapat rerupa tanggapan. Ia juga gambaran dari posisi geopolitik terkini.
Dari kelompok negara-negara yang seperti Venezuela menggunakan Bahasa Spanyol, tindakan Trump menjengkelkan. Spanyol, Brazil, Chile, Kolombia, Meksiko dan Uruguay mengeluarkan pernyataan bersama yang keras sebagai tanggapan atas aksi AS.
“Ini merupakan preseden yang sangat berbahaya bagi perdamaian dan keamanan regional dan membahayakan penduduk sipil,” bunyi pernyataan yang dilansir semalam.
Merujuk pada pernyataan pemerintahan Trump bahwa AS akan “menjalankan” Venezuela dan mengawasi produksi minyak, keenam negara tersebut juga menyatakan keprihatinannya “terkait dengan segala upaya kontrol pemerintah, administrasi, atau perampasan sumber daya alam atau strategis oleh pihak eksternal”.
Mereka kemudian mendesak Sekretaris Jenderal PBB dan negara-negara anggota badan itu untuk melakukan segala upaya untuk meredakan situasi. Meski kemudian tak dijelaskan bagaimana mekanisme yang harus diambil tersebut.
Dalam pernyataannya, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan AS sudah melewati garis batas yang berbahaya. “Menyerang sebuah negara adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Itu merupakan langkah pertama menuju dunia yang penuh kekerasan, kekacauan, dan ketidakstabilan,” ujar Lula.
Eropa
Sementara Uni Eropa, sekutu AS, seperti kebingungan menyepakati tanggapan bersama atas aksi Trump.
Menurut the Guardian, para pemimpin Eropa menunjukkan perpecahan ketika mereka mencoba menyambut baik penggulingan presiden otoriter Venezuela, namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional yang tampaknya tidak mengizinkan Donald Trump untuk menculik Nicolas Maduro, apalagi menyatakan bahwa AS akan memerintah Venezuela dan mengendalikan industri minyaknya.
Sikap ini tecermin dari pernyataan Kyriakos Mitsotakis, perdana menteri Yunani, salah satu dari 10 negara tidak tetap di dewan keamanan PBB. Ia mencoba menutup diskusi mengenai metode Trump.
"Nicolás Maduro memimpin kediktatoran yang brutal dan represif yang menimbulkan penderitaan yang tak terbayangkan pada rakyat Venezuela. Berakhirnya rezimnya menawarkan harapan baru bagi negara ini," tulisnya di media sosial, seraya menambahkan bahwa "ini bukan saatnya mengomentari legalitas tindakan yang baru-baru ini dilakukan".
Kritik dari pihak lain mungkin diredam karena takut menimbulkan ketidaksenangan Trump ketika dukungannya terhadap Ukraina masih dianggap penting.
"UE telah berulang kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi, dan membela transisi damai. Dalam keadaan apapun, prinsip-prinsip hukum internasional dan piagam PBB harus dihormati. Kami menyerukan untuk menahan diri," kata Kepala Urusan Luar Negeri UE, Kaja Kallas.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, juga fokus pada apa yang mungkin terjadi selanjutnya. "Kami berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Venezuela dan mendukung transisi yang damai dan demokratis. Solusi apa pun harus menghormati hukum internasional dan piagam PBB," ujarnya.
Kanselir Jerman, Friedrich Merz, juga mencari celah untuk mengamini tindakan AS. “Penilaian hukum atas intervensi AS rumit dan memerlukan pertimbangan yang cermat,” katanya.
Kritikus yang paling jelas adalah Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Noël Barrot, yang mengatakan operasi untuk menangkap Maduro “melanggar prinsip tanpa kekerasan yang mendasari hukum internasional”.
“Prancis menegaskan kembali bahwa tidak ada solusi politik abadi yang dapat diterapkan dari luar dan masa depan mereka ditentukan oleh rakyat yang berdaulat,” katanya. “Pelanggaran yang berulang-ulang terhadap prinsip ini oleh negara-negara yang diberi tanggung jawab utama sebagai anggota tetap dewan keamanan PBB akan mempunyai konsekuensi yang berat bagi keamanan dunia, dan tidak ada seorangpun yang dapat menghindarinya.”
sumber : Reuters/Associated Press
