Jakarta -
Kementerian Perdagangan (Kemendag) Vietnam telah mengeluarkan instruksi untuk menindak tegas pengiriman barang secara ilegal (transhipment) ke Amerika Serikat (AS) dan mitra dagang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari tarif impor tinggi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Dikutip dari Reuters, Selasa (22/4/2024), dalam surat edaran yang dikeluarkan Kemendag Vietnam dan berlaku efektif pada 15 April menilai potensi perdagangan ilegal semakin meningkat seiring meningkatnya ketegangan yang disebabkan oleh tarif AS.
"Jika tidak dicegah, dapat membuat Vietnam semakin sulit menghindari sanksi dari negara-negara mitra yang merasa dirugikan akibat tindakan ilegal tersebut," tulis laporan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Kemendag tidak membeberkan secara spesifik negara mana saja yang mungkin menjadi asal praktik transhipment. Namun, impor barang Vietnam hampir 40% berasal dari China.
AS juga secara terbuka menuduh China menggunakan negara Asia Tenggara itu sebagai pusat transhipment untuk menghindari bea masuk AS. Vietnam telah dikenai tarif resiprokal 46% oleh Trump. Saat ini, tarif tersebut ditunda hingga Juli.
Berdasarkan instruksi tersebut, pejabat di Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan lembaga lainnya telah diperintahkan untuk memperkuat pengawasan dan pemeriksaan barang impor yang masuk ke Vietnam. Hal ini dilakukan untuk memastikan asal-usul barang, terutama bahan baku impor yang digunakan untuk produksi dan ekspor.
Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menginstruksikan para pejabat untuk memerangi penipuan perdagangan, pemalsuan, dan isu lain yang menjadi perhatian Amerika Serikat saat negara itu bersiap untuk memulai pembicaraan dengan Washington mengenai tarif.
Peringatan dari China
Surat Edaran diterbitkan sehari usai Presiden China Xi Jinping mengunjungi Vietnam. Dalam kunjungan itu, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama antara lembaga yang bertugas menerbitkan sertifikat asal barang.
Awal pekan ini, China memperingatkan negara-negara agar tidak membuat kesepakatan perdagangan dengan AS yang merugikan Negeri Tirai Bambu tersebut.
Berdasarkan tuduhan transhipment ilegal, barang-barang ekspor dari China berhenti di Vietnam untuk mengubah label menjadi 'Made in Vietnam',meskipun tidak ada atau tidak cukup nilai tambah di negara tersebut. Kemudian barang tersebut dikirim ke Amerika Serikat di mana mereka dapat menikmati tarif yang lebih rendah daripada jika diberi label sebagai produk China.
Instruksi dari Kemendag juga menegaskan akan memberlakukan prosedur ketat untuk memeriksa pabrik dan mengawasi penggunaan label 'Made in Vietnam', khususnya pada perusahaan yang tiba-tiba mengajukan banyak permohonan label asal barang.
Lihat juga Video: Trump Sebut Kebijakan Tarif Bagaikan 'Obat' untuk Ekonomi
(rea/ara)