.png)
2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat kontribusi industri halal mencapai 26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kepala BPJPH Haikal Hassan Baras menyampaikan capaian tersebut bersumber dari perhitungan resmi sektor keuangan dan pariwisata yang mencakup produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga barang gunaan yang wajib bersertifikat halal.
Haikal menilai angka tersebut mencerminkan luasnya cakupan industri halal dalam aktivitas ekonomi harian masyarakat. Produk yang dikonsumsi, digunakan, dan dikenakan setiap hari menjadi penopang utama besarnya kontribusi tersebut, sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
“Kontribusi kami terhadap PDB itu 26 persen. Ini hasil perhitungan resmi dari sektor keuangan dan Kemenparekraf,” ujar tokoh yang akrab disapa Babe Haikal dalam acara Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan kontribusi tersebut berasal dari ragam sektor yang sangat luas. Makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga barang gunaan seperti sampo, sabun, tekstil, alas kaki, peralatan rumah tangga, hingga perlengkapan kantor termasuk dalam kewajiban sertifikasi halal.
Cakupan yang luas itu membuat industri halal tidak bersifat musiman. Aktivitasnya berlangsung terus-menerus mengikuti pola konsumsi masyarakat, berbeda dengan sektor ekonomi lain yang bergantung pada periode tertentu.
“Halal langsung terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimakan, diminum, dipakai, dan dikenakan, semuanya terkait halal,” kata Haikal.
Dalam konteks global, BPJPH mencatat potensi ekonomi halal dunia mencapai sekitar Rp 21.000 triliun berdasarkan perhitungan transaksi internasional. Namun, Indonesia dinilai belum sepenuhnya menjadi pemain utama akibat tingkat kepatuhan halal yang belum merata di dalam negeri.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah memasukkan ekonomi syariah, termasuk industri halal, ke dalam prioritas nasional. Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan ekonomi halal dalam Asta Cita sebagai strategi jangka panjang penguatan struktur ekonomi nasional.
“Halal itu growth economic engine, mesin pertumbuhan ekonomi,” ujar Babe Haikal.
Penguatan regulasi, kolaborasi lintas kementerian, sosialisasi, dan digitalisasi menjadi empat strategi utama BPJPH. Lembaga ini juga mengembangkan sistem berbasis teknologi dan kecerdasan buatan untuk mempercepat layanan sertifikasi halal di seluruh daerah.
