.png)
2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan dalam dua hari penyintas korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat segera keluar dari tempat pengungsian. Pengungsi diberikan opsi untuk tinggal di rumah kerabat atau di hunian sementara alias huntara yang akan disiapkan pemerintah.
"Kami juga targetkan tidak terlalu lama bagi masyarakat yang mengungsi, kami berikan opsi dalam waktu 1-2 hari ini masyarakat tinggal di tempat pengungsian kita pindah baik ke hunian sementara atau diberikan dana tunggu hunian," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Desa Pasirlangu, Rabu (28/2026).
Berdasarkan data Posko Penanggulangan Bencana Desa Pasirlangu hingga Selasa (26/1/2026) pukul 19.30 WIB, jumlah pengungsi mencapai 564 jiwa yang tergabung dalam 186 kepala keluarga (KK). Mereka mengungsi di aula dan gor Desa Pasirlangu sejak longsor menerjang pada Sabtu (24/1/2026).
Suharyanto mengatakan, bagi korban terdampak longsor yang akan tinggal di rumah kerabatnya, pihaknya menyiapkan dana tunggu hunian sebesar Rp 600 ribu per KK yang akan diberikan setiap bulan hingga nantinya dibuatkan rumah permanen oleh pemerintah.
"Bisa dimulai dari Januari ini, Februari , dan Maret. apabila sampai Maret ini yang masyarakat terdampak yang rumahnya rusak atau hilang belum jadi rumahnya akan diperpanjang lagi (pemberian dana tunggu hunian)," ujar dia.
Kemudian pengungsi juga akan menyiapkan huntara bagi korban yang tidak ingin tinggal di rumah kerabatnya. Huntara bisa terpusat, dimana pemerintah daerah yang akan menyiapkan lahannya. Sedangkan pembangunan huniannya oleh pemerintah pusat. Nilai pembangunannya bisa mencapai Rp 25-30 juta per huntara. Namun bisa juga dibuat mirip barak dengan nilai Rp 100-110 juta.
"Huntara itu sifatnya sementara, bisa menggunakan tanah-tanah fasilitas umum atau pinjam tanah masyarakat yang lapang dan bisa dibangun. Huntara bisa dibangun satu titik, misalnya terdampak 100 rumah satu titik 100 rumah, dibagi beberapa titik, bisa juga satu huntara, tergantung kebutuhan masyarakat," jelas Suharyanto.
Selain solusi jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan solusi hunian jangka panjang. Dimana mereka akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Suharyanto menyebutkan, pemerintah menyiapkan Rp 60 juta per rumah.
"Masyarakat terdampak langsung ini ada 48 rumah data sementara harus dibangun kembali. Apakah nanti relokasi terpusat atau mandiri. Tentu saja 48 rumah ini akan bertambah terus sesuai dengan kondisi di lapangan," sebut dia.
Namun jika relokasi akan dibuat terpusat, maka pihaknya mempercayakan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan yang layak dan aman sesuai hasil kajian Badan Geologi. Pihaknya berharap proses relokasi bisa dilakukan secepatnya.
"Terpusat Pemkab Bandung Barat yang harus siapkan tanahnya. Apakah tanah pemda, tanah masyarakat yang dibel pemda, tanah Perhutani, tanah PTPN bisa semua yang penting tanah negara, dan dihibahkan kepada masyarakat terdampak," kata Suharyanto.
