.png)
6 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi salah satu pilar kebijakan strategis pemerintah. Namun, tak banyak yang tahu institusi yang menggawangi program ini, Badan Gizi Nasional (BGN), bermula dari langkah kecil penuh tantangan pada Oktober 2024.
Dalam catatan sejarah pembentukannya, pasca-terbitnya Perpres Nomor 83 Tahun 2024 pada 15 Agustus 2024, BGN awalnya hanya digerakkan dua personel utama. Namun, di balik struktur yang ramping itu, ada 15 relawan yang bekerja siang-malam meletakkan batu pertama program besar ini.
Salah satu tokoh yang terlibat sejak awal, Irjen Pol (P) Sony Sonjaya, kini menjabat Wakil Kepala BGN, mengisahkan bagaimana perjuangan meyakinkan publik di masa awal. Kala itu, BGN belum punya perangkat birokrasi lengkap tetapi target sudah di depan mata.
"Kami mencari orang yang yakin dan mau mendukung program ini dengan menjadi mitra, bukan sekadar vendor," ujar Sony dalam keterangan yang dikutip Selasa (5/5/2026).
Ia menilai, lahirnya BGN adalah potret nyata kolaborasi sipil, militer, dan kepolisian menjawab persoalan gizi bangsa. Sebuah perjalanan yang membuktikan inovasi teknologi yang dipadu dengan semangat pengabdian, bisa jadi solusi bagi kemaslahatan umat.
Menurut Sony, tantangannya tidak mudah. Para mitra yang diajak kerja sama harus memiliki modal besar, setidaknya Rp 900 juta per bulan untuk membangun dapur dan menyediakan dana talangan.
Menariknya, kata Sony, di tengah keraguan banyak pihak mengenai Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK), para relawan bergerak dengan modal kepercayaan. Komitmen pada keberhasilan program, kata dia, kunci utama sebelum segala administrasi formal terpenuhi.
Sebagai purnawirawan Polri, Sony membawa kultur berbasis data ke BGN. Ia mengenang bagaimana literasi digitalnya terasah sejak muda, bahkan sempat dimentori langsung oleh tokoh kepolisian.
"Saya masih ingat diajari dengan cepat menggunakan Microsoft PowerPoint oleh Mayor Polisi Badrodin Haiti (eks Kapolri) saat beliau menjabat Wakapolres Jakarta Timur," kenangnya. Bekal kemampuan sistemis inilah yang kemudian ia transformasikan menjadi Sistem Pelaporan Program MBG.
Langkah awal pendataan penerima manfaat melibatkan kolaborasi erat dengan unsur TNI. Data dikumpulkan para Babinsa di lapangan, lalu dikompilasi berjenjang hingga ke tingkat Kodam. Data ini disinkronkan dengan Dapodik Kemendikbudristek, Emis Kemenag, serta data BKKBN.
Kini, sistem pelaporan yang bermula dari nama PPMBG berkembang menjadi sistem operasional yang lebih kompleks. Mengambil pelajaran dari pilot project di Warung Kiara dan Bojong Koneng, BGN kini menerapkan:
Fleet Management: Pengaturan logistik dan distribusi makanan agar tepat waktu.
Point of Process (POP): Sistem pelaporan real-time untuk memastikan setiap porsi makanan sampai ke tangan yang berhak.
