.png)
3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap. Luhut menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6/2026), bahwa pihaknya telah menerima kunjungan Wakil Kepala BGN bersama tim untuk mengevaluasi implementasi program prioritas tersebut hingga saat ini.
Menurut Luhut, salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan MBG adalah perlunya pendekatan yang lebih bertahap dalam implementasi kebijakan berskala besar.
Dengan tahapan yang lebih terukur, kendala program dapat lebih mudah diidentifikasi sehingga penyesuaian dapat dipersiapkan sebelum cakupan program diperluas secara menyeluruh.
“Kami memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kami. Sebenarnya efisiensi lagi, dan kenapa harus semuanya sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap, sampai kita lebih paham,” katanya.
Meski demikian, Luhut berpendapat setelah program berjalan lebih dari satu tahun, pemahaman terhadap kebutuhan operasional maupun tantangan teknis sudah semakin baik dibandingkan pada masa awal peluncuran.
DEN optimistis kualitas pelaksanaan program akan terus meningkat dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang seiring bertambahnya pengalaman dan perbaikan tata kelola.
Dari sisi ekonomi, Luhut menilai program MBG memiliki dampak signifikan karena melibatkan aliran dana yang langsung mengalir ke masyarakat.
Ia mengakui pelaksanaan yang relatif cepat pada tahap awal sempat menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan. Namun, ia menyebut berbagai kendala yang terjadi telah ditangani melalui koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Karena itu, Luhut mengajak seluruh pihak memberikan ruang bagi proses perbaikan yang sedang berjalan.
Sebagai informasi, realisasi program MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp 88,15 triliun, naik 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp 75 triliun.
Secara rinci, dari total jumlah penerima, sebanyak 48,9 juta merupakan siswa, sementara 14,3 juta lainnya merupakan non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Pemerintah juga memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan keputusan tersebut merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto guna memastikan dana program MBG dapat dikelola lebih efisien.
Ia juga sempat memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski belum merinci detail rencana tersebut.
sumber : Antara
