Apa yang Sebenarnya Terjadi di Iran? Berikut Penjelasan Resmi Kedutaannya di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Apa yang sebenarnya terjadi di Republik Islam Iran? Gelombang unjuk rasa dan demonstrasi menyapu kota-kota di negara itu belakangan.

Aksi protes dan penyampaian pendapat berujung pada krisis politik dan keamanan di dalam negeri. Keadaan itu memengaruhi situasi geopolitik di kawasan yang mengancam Iran ke kancah peperangan.

Keduataan Besar Iran di Indonesia melalui siaran pers resmi menerangkan pangkal soal situasi tersebut. Dikatakan, aksi-aksi unjuk rasa di Iran sudah terjadi sejak pekan terakhir tutup tahun kemarin.

Pada Ahad 28 Desember 2025 terjadi demonstrasi masyarakat biasa yang didominasi kelompok pengusaha, pedagang dan serikat pekerja. Aksi-aksi unjuk rasa itu, mula-mulanya terkonsentrasi di ibu kota Tehran. Dan unjuk rasa itu awalnya cuma penyampaian pendapat terkait dengan krisis ekonomi yang melanda negara tersebut.

“Unjuk rasa itu diadakan dengan motif mata pencaharian dan sebagai reaksi dampak negatif fluktuasi mata uang terhadap kegiatan bisnis dan daya beli,” demikian penjelasan kedutaan kepada Republika, Rabu (14/1/2026).

Tuntutan para demonstran tak ada yang bernada politis, maupun terkait dengan perubahan kekuasaan. “Tuntutan utama mereka (demonstran) adalah untuk mengembalikan stabilitas pasar dan menerapkan langkah-langkah ekonomi yang efektif,” kata kedutaan.

Pemerintahan Iran menerima aksi-aksi penyampaian pendapat tersebut. Karena demonstrasi tersebut bersifat umum dan berlangsung dengan cara yang damai. Pun dikatakan penyampaian pendapat dengan aksi turun ke jalan kelas pekerja itu berorientasi pada kebijakan untuk pemulihan ekonomi negara.

“Republik Islam Iran berpegang teguh pada hukum dan praktik hak kebebasan berekspresi dan berunjuk rasa secara damai, dan mengakui hak-hak ini (unjuk rasa) dalam kerangka konstitusi dan komitmen internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR),” demikian kata kedutaan.

Menyikapi penyampaian pendapat itu, Kedutaan Iran menegaskan, merespons melalui otoritas-otoritas maupun kelembagaan terkait untuk menampung semua aspirasi. Dan memastikan tidak ada tindakan represif yang diperintahkan untuk membubarkan, ataupun mengintimidasi para pengunjuk rasa.

“Semua otoritas dan lembaga-lembaga negara terkait memperhatikan tuntutan damai dan sah dari warga negara, dan menggunakan kapasitas yang dimiliki untuk menangani dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat. Dan dalam konteks ini, tidak ada tindakan yang diambil terhadap para pengunjuk rasa damai,” terang kedutaan.

Akan tetapi dalam aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat itu pada akhirnya memunculkan disparitas dan pembelahan kepentingan. Situasi tersebut membuat otoritas tinggi di Iran membuat pemisahan yang jelas antara pengunjuk rasa damai yang bermotif pada tuntutan ekonomi dan kondisi masyarakat, dengan kelompok-kelompok lain yang disebut sebagai intervensi asing.